Regulasi

Demi terciptanya masyarakat jasa konstruksi tertib hukum dalam menjalankan pegabdian usahanya, berikut kumpulan regulasi jasa konstruksi di Indonesia.

No Keterangan Regulasi Tindakan
1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 51/PRT/M/2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010
4 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
5 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
6 Surat Keputusan Meteri PUPR Nomor 472/KPTS/M/2016 Tentang Penetapan AsosiasiPerusahaan dan Asosiasi Profesi yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Intansi Pemerintah yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020
7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09 Tahun 2013 tentang Persyaratan Kompetensi untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi
8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 - Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
10 Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 413 Tahun 2015 tentang perpanjangan Penugasan Pengurus LPJK Nasional periode 2011-2015
11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi
12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruks
15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
16 Surat Keputusan Meteri PUPR Nomor 471/KPTS/M/2016 Tentang Penetapan AsosiasiPerusahaan dan Asosiasi Profesi yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Intansi Pemerintah yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020
No Keterangan Regulasi Tindakan
1 HIMPUNAN KETETAPAN-KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI
2 RAPAT PIMPINAN NASIONAL KONSTRUKSI GAPENSI TANGGAL 16 NOPEMBER 2015
3 Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Nasional Anggota GAPENSI Tahun 2017
4 KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL GAPENSI Download
5 KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS GAPENSI Download
6 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asingxxxxx