• img news
    Gapensi Sebut Anggaran K3 Proyek Konstruksi Minim

    JAKARTA, KOMPAS.com - Kecelakaan kerja pada proyek konstruksi yang terjadi beberapa waktu terakhir, ditengarai lantaran penyedia jasa konstruksi kurang menerapkan prosedur operasional standar (SOP), khususnya kesehatan dan keselamatan kerja ( K3). Wakil Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Suaib Didu mengatakan, selama ini penyedia jasa konstruksi kerap mengajukan anggaran K3 setiap kali mengikuti tender sebuah proyek. Namun sering kali, justru anggaran yang disetujui minim. Bahkan, sebut dia, tak jarang ada proyek yang tidak menganggarkan dana K3. "Di setiap tender, sudah susah dapatkan proyek, anggaran untuk k3 itu kecil banget, malah hampir enggak ada. Tapi kalau di Gapensi, kami tetap lakukan penawaran untuk K3 nya," kata Suaib dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (25/1/2018). Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin menampik pernyataan Suaib. Ia menegaskan, bila di dalam setiap proyek konstruksi pasti ada anggaran untuk K3. "Harus ada, karena mereka juga yang membuat rencana K3 tadinkan. Bahkan ditandatangani bersama K3 pelaksanaan tadi," kata Syarif. Meski demikian, Syarif enggan menyebutkan berapa besarnya komposisi anggaran K3 di dalam sebuah proyek. Hanya, ia memastikan, anggaran tersebut tidak minim. "Sebenarnya tidak minim mereka di dalam merencakan kontrak itu sudah K3 dan itu ditempatken di biaya umum jadi sebenernya ada anggaran gitu," tuntasnya.

    Baca Selengkapnya
  • img news
    Pengusaha Konstruksi Ingin Banyak Dapat Proyek? Ini Saran Menteri PUPR

    Jakarta - Sejumlah kontraktor, mengeluhkan sedikitnya partisipasi pengusaha konstruksi lokal dalam proyek-proyek infrastruktur, terutama proyek pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono punya tips agar pelaku usaha konstruksi lokal bisa lebih berperan Salah satunya adalah dengan memiliki spesifikasi pekerjaan konstruksi yang ditangani. Basuki menyebut, salah satu kelemahan dari jasa konstruksi di Indonesia yakni masih sedikitnya perusahaan kontraktor yang punya spesialisasi khusus. Menurutnya, saat ini perusahaan konstruksi yang ada di Indonesia merupakan kategori kontraktor umum. "Saya ajak Gapensi bisa menyelenggarakan jasa konstruksi memikirkan spesialisasi, jangan hanya generalis. Kelihatannya saja tahu semua, ini dalam rangka persaingan, jadi harus punya jasa-jasa yang spesialisasi," kata Basuki saat membuka Rapimnas Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (27/2/2017). Karena tak memiliki keterampilan khusus, selama ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat penugasan proyek lebih banyak menggandeng anak usahnya sendiri atau kontraktor dari luar negeri untuk melakukan pekerjaan konstruksi yang membutuhkan keterampilan khusus, seperti membangun jalan layang, membangun terowongan dan lainnya. Untuk itu, Basuki menambahkan, bila pelaku usaha konstruksi mau mendalami sektor konstruksi yang dilakoninya, maka mereka akan lebh banyak dilibatkan dalam proyek-proyek pemerintah. Apa lagi, ke depan, proyek pemerintah masih banyak akan dibangun mengingat saat ini pembangunan infrastruktur tengah gencar dilakukan pembangunan. "Infrastruktur masih jadi fokus ke depan, dari APBN saja tahun ini Rp 380 triliun. Di luar itu lebih besar lagi, minggu lalu saja kami tandatangani 5 jalan tol senilai Rp 51 triliun yang panjangnya 360 km. Itu di luar APBN ya," jelas Basuki. Selain perlu lebih banyak kontraktor yang terspesialisasi di bidangnya, dirinya juga meminta pengusaha kontraktor untuk melakukan sertifikasi untuk pekerjanya. "Sertifikasi dilakukan untuk meningkatkan kompetensi para pelaku jasa konstruksi kita, tanpa itu enggak akan bisa bersaing dengan baik. Jadi kalau mau fighting, jasa konstruksi harus punya spesialisasi dan sertifikasi," ujar Basuki. Sementara itu, Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Kementerian PUPR, Yaya Supriatna, menjelaskan spesialiasi dan sertifikasi diperlukan agar ada peningkatan kualitas dan daya saing dari pekerja sektor konstruksi. Pihaknya sampai saat ini masih menyusun spesialisasi apa saja yang diperlukan dan kemudian dilakukan sertifikasi. "Spesialisasi banyak misalnya instalasi membangun dan memasang jembatan. Kemudian penyelesaian bangunan atau finishing, ini kan butuh spesialisasi. Nanti diatur turunannya, pekerja asing kan juga sudah spesialisasi, bangun terowongan kan banyak bagiannya, jadi agar bisa bersaing," ungkap Yaya. (idr/dna)

    Baca Selengkapnya
  • img news
    Pengusaha Konstruksi RI Kumpul Bahas Percepatan Infrastruktur

    Jakarta - Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) hari ini melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari 34 Badan Pengurus Daerah (BPD). Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P Roeslani dan Ketua Umum BPP Gapensi Iskandar Z. Hartawi, serta dibuka oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, menggantikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang sebelumnya dijadwalkan hadir. Rapimnas sebelumnya dibuka oleh laporan dari Sekjen Badan Pengurus Pusat Gapensi, Andi Rukman Karumpa. Dalam laporannya, Andi mengungkapkan bahwa Rapimnas Gapensi hari ini seharusnya dihadiri langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Namun, karena ada tugas mendampingi Presiden Joko Widodo ke Pekalongan, Rapimnas ini akhirnya hanya diwakili oleh Dirjen Bina Konstruksi mewakili pemerintah. "Jadwal Rapimnas hari ini ditentukan langsung oleh Menteri PUPR dan berjanji akan membawa langsung empat dirjennya. Namun karena harus mendampingi Bapak Presiden ke Pekalongan, dan Dirjen SDA dan Bina Marga sudah menunggu di Jawa Barat," ucapnya di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018). Adapun Rapimnas tahun ini mengusung tema peran Gapensi dalam percepatan Nawacita infrastruktur, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2017 yang profesional dan berintegritas. Infrastruktur diketahui menjadi cara pemerintah dalam memangkas biaya logistik di Indonesia dan peningkatan konektivitas, dalam rangka meningkatkan daya saing. Infrastruktur berupa jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, waduk, sarana irigasi menjadi urat nadi perekonomian. Hal ini diyakini bisa meningkatkan produktivitas perekonomian Indonesia. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, Iskandar Z Hartawi mengatakan, rantai pasok menjadi salah satu perhatian dalam melakukan percepatan konstruksi. Industri konstruksi yang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berkembang pesat memerlukan penguatan rantai pasok untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. "Tujuan adanya pengaturan rantai pasok sumber daya konstruksi agar tercipta produk konstruksi yang berkualitas, tercipta keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan, dan tercipta integrasi nilai tambah," ucapnya. (eds/dna)

    Baca Selengkapnya
  • img news
    Pengusaha: Pasar Konstruksi RI Diproyeksi Capai Rp 451 T di 2018

    Jakarta - Rapimnas Gapensi (Gabungan Pelaksana Konsttuksi Indonesia) yang digelar hari ini dihadiri oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P Roeslani. Rosan mengatakan, pasar konstruksi Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di Asia Tenggara. Dia mengatakan, pasar konstruksi Indonesia tahun ini diproyeksi mencapai Rp 451 triliun atau naik 3% dibanding tahun lalu. Jumlah ini melampaui negara-negara tetangga lainnya seperti Malaysia yang hanya memiliki potensi senilai US$ 32 miliar dan Singapura senilai US$ 24 miliar. "Dari data BPS dan Kementerian PUPR, angka pasar konstruksi ini meningkat sebesar 3% dibanding tahun 2017. Jadi tahun 2018 ini, total pasar proyek konstruksi diprediksi Rp 451 triliun, yang di mana 65% merupakan pekerjaan sipil dan 35% merupakan pekerjaan bangunan atau gedung," kata Rosan saat di acara Rapimnas Gapensi di Hotel Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018). Di tingkat Asia, Indonesia berada diurutan ke empat setelah China menjadi yang terbesar, di mana pangsa pasar jasa konstruksinya memiliki potensi senilai US$ 1,78 triliun. Disusul oleh pasar konstruksi Jepang senilai US$ 742 miliar, kemudian India US$ 427 miliar, dan Indonesia senilai US$ 267 miliar. Hal ini pun menjadi harapan bagi sektor konstruksi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dia bilang, infrastruktur dan konstruksi yang saat ini digenjot oleh pemerintah diharapkan jadi motor penggerak ekonomi nasional di saat sektor lainnya sedang alami pelemahan. "Kalau kita lihat, infrastruktur jadi program utama pemerintah yang mengakibatkan konstruksi jadi pemegang peranan perekonomian Indonesia ke depan," ujar dia. Sektor konstruksi juga diyakini tak akan terpengaruh dengan tahun politik. Malahan, pengusaha konstruksi memperkirakan sektor ini akan membaik pada 2018. "Kita malah akan tumbuh lebih baik dari tahun 2017," ujar Sekjen Badan Pengurus Gapensi Andi Rukman Karumpa di acara yang sama. Faktor lainnya, pasar konstruksi akan diperkuat oleh tumbuhnya investasi properti. Sebab di tahun politik, investasi di sektor lainnya seperti pertambangan, konsesi lahan dan lainnya akan wait and see. Namun investasi akan dialihkan ke properti yang lebih stabil dan imbal hasilnya lebih menguntungkan. (hns/hns)

    Baca Selengkapnya