• img news
    Gapensi Sebut Ada BUMN Nakal yang Garap Proyek di Bawah Rp 100 M

    Medanbisnisdaily.com-Medan. Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) menyebut ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di daerah yang nakal karena menggarap proyek dengan nilai Rp100 miliar ke bawah. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No 7/2019 telah mengatur BUMN untuk tidak menggarap proyek dibawah Rp100 miliar. "Aturan itu diterbitkan berkat perjuangan Gapensi, aturan itu memang baru diterbitkan. Jadi teman-teman kalau ada yang menemukan BUMN yang menggarap proyek dibawah Rp100 miliar, tolong laporkan," ujar Ketua Umum BPP Gapensi, Iskandar Z Hartawi, saat membuka rapat kerja Gapensi se Sumut di Hotel Grand Dhika, Jalan Dr Mansyur, Medan, Rabu (18/12/2019). "Memang belum ada ditemukan, cuma BUMN-BUMN di daerah yang nakal," imbuhnya. Rapat kerja Gapensi kali ini mengambil tema "Bersatu Dalam Gerak dan Langkah Menghadapi Tantangan dan Peluang di Berlakuannnya UU No 2 /2019 Tentang Jasa Kontruksi". Iskandar menambahkan, berdasarkan Permen PUPR 07/2019 pekerjaan dengan nilai nominal Rp100 miliar kebawah hanya bisa digarap oleh perusahaan non BUMN. Di mana, semua perusahaan baik yang berada di daerah maupun di luar daerah tersebut. Ketua Umum BPD Gapensi Sumut, Tiopan Manuasa Pardede, menambahkan, sebelum ada Permen PUPR 07/2019 banyak BUMN yang menggarap proyek di Sumut dengan nominal Rp100 miliar ke bawah. Dengan aturan tersebut, Tiopan berharap tidak ada lagi BUMN yang menggarap proyek di bawah Rp100 miliar. Namun, ia tidak ingat di daerah mana dan kapan proyek tersebut dijalankan. "Biasanya kegiatan di Sumut yang sumber dananya dari APBN sering nilai paketnya Rp100 miliar ke bawah. Apakah itu kontruksi jalan dan sebagainya, kalau kedepan ada BUMN yang menggarap proyek dibawah Rp100 miliar, akan kita laporkan ke menteri untuk dibatalkan paket pekerjaan tersebut," bebernya.

    Baca Selengkapnya
  • img news
    Gapensi Kab/kota Diminta Laporkan BUMN yang Garap Proyek di Bawah Rp100 M

    Sumutcyber.com, Medan – Pemerintah sudah melarang Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) untuk mengambil proyek di bawah senilai Rp100 M. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 7/2019. Atas dasar ini, Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten/kota diminta untuk mengawasi BUMN nakal. Jika ada, segera laporkan ke Gapensi pusat. Hal ini ditegaskan Ketua Umum Gapensi Iskandar Z Hartawi saat Rapat Konsolidasi serta Sosialisasi Program Database dan Rantai Pasok dalam rangkaian acara Mukerda BPD Gapensi Sumut bersama BPD, BPC Gapensi se Sumut di Hotel Grandhika Setiabudi Jalan Dr Mansyur, Medan, Rabu (18/12/2019). "Aturan itu diterbitkan berkat perjuangan Gapensi, aturan itu memang baru diterbitkan. Jadi teman-teman kalau ada yang menemukan BUMN yang menggarap proyek dibawah Rp100 miliar, tolong laporkan ke kita," ujar Iskandar. Iskandar menambahkan, berdasarkan Permen PUPR 07/2019 pekerjaan dengan nilai nominal Rp100 miliar ke bawah hanya bisa digarap oleh perusahaan non BUMN atau swasta. Di mana, semua perusahaan baik yang berada di daerah maupun di luar daerah tersebut. Iskandar menambahkan, berdasarkan Permen PUPR 07/2019 pekerjaan dengan nilai nominal Rp100 miliar kebawah hanya bisa digarap oleh perusahaan non BUMN. Di mana, semua perusahaan baik yang berada di daerah maupun di luar daerah tersebut. Ketua Umum BPD Gapensi Sumut, Tiopan Manuasa (TM) Pardede menambahkan, sebelum ada Permen PUPR 07/2019 banyak BUMN yang menggarap proyek dengan nominal Rp100 miliar ke bawah di Sumut. Dengan aturan tersebut, TM Pardede berharap tidak ada lagi BUMN yang menggarap proyek di bawah Rp100 miliar. "Biasanya kegiatan di Sumut yang sumber dananya dari APBN sering nilai paketnya Rp100 miliar ke bawah. Apakah itu kontruksi jalan dan sebagainya, kalau ke depan ada BUMN yang menggarap proyek dibawah Rp100 miliar, akan kita laporkan ke menteri untuk dibatalkan paket pekerjaan tersebut," bebernya. Mukerda Gapensi kali ini mengambil tema ‘Bersatu Dalam Gerak dan Langkah Menghadapi Tantangan dan Peluang dengan diberlakukannya UU No. 2/2019 Tentang Jasa Kontruksi. (SC03)

    Baca Selengkapnya
  • img news
    GAPENSI : Kalau Mau Bangkit, Kita Harus Pakai Produk Negeri Sendiri

    Sumutcyber.com, Medan – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) sangat prihatin dengan mati suri-nya beberapa industri konstruksi nasional, paradoks dengan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan secara besar-besaran, ternyata belum mampu membangkitkan industri rantai pasok-nya. Hal itu disampaikan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, Iskandar Z. Hartawi pada acara Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Badan Pengurus Daerah (BPD) Gapensi Sumut, di Medan, Rabu (18/12/2019). Iskandar Hartawi menegaskan bahwa masyarakat jasa konstruksi tidak boleh putus asa dan menyerah begitu saja dari serbuan material-material dan peralatan konstruksi dari luar negeri. Gapensi sebagai asosiasi jasa konstruksi nasional terbesar dan tertua di Indonesia bahkan di Asean, memiliki jaringan pengurus daerah di 34 provinsi dan pengurus cabang di lebih dari 512 kabupaten, mempunyai komitmen kuat untuk ikut mendukung kebangkitan industri konstruksi nasional. "Kami pengurus pusat dan daerah akan road show terus menerus ke seluruh daerah di 34 titik untuk mengampanyekan secara masif agar penggunaan material-material konstruksi produksi industri nasional dalam proyek-proyek yang kami kerjakan menjadi suatu keharusan. Kampanye ini kami khususkan dulu kepada anggota kami yang saat ini berjumlah lebih dari 32 ribu lebih perusahaan," ujarnya. Dikatakan Iskandar Hartawi, pihaknya juga mengajak industri-industri rantai pasok nasional, baik BUMN maupun swasta nasional dan juga dari Kementerian Pekerjaan Umum serta LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional), dalam mengampanyekan hal tersebut. Berdasarkan informasi dari anggota Gapensi di lapangan, selalu saja harga termurah yang menjadi pertimbangan dalam penentuan pemenang tender di proyek-proyek pemerintah. Hal itu selalu menjadi masalah dalam mendapatkan kualitas konstruksi yang baik. "Misalkan dalam penyediaan besi beton. Kita semua pasti mengenal istilah besi banci. Dikatakan besi 10 misalnya, tapi kenyataannya setelah diukur hanya 8 mm diameternya. Ini jelas tidak sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia), belum lagi kualitas kekuatannya," ungkapnya. Bendahara Umum BPP Gapensi, Ken Pangestu menambahkan, saat ini di pasaran beredar begitu banyak besi-besi yang tidak jelas asal usulnya, dengan kualitas jauh di bawah standard SNI. Selain itu juga banyak ditemukan jenis-jenis besi dari luar negeri yang sebenarnya sudah mampu diproduksi di industri nasional. "Tentunya kondisi ini sangat memukul industri nasional untuk bisa berkembang dengan baik," ujar Ken yang juga dari Masyarakat Konstruksi Baja Indonesia. Dari data asosiasi baja ini, ternyata kurang lebih 50 persen pemakaian besi nasional saat ini dipenuhi oleh produksi impor, sementara kapasitas rata-rata industri besi nasional terpakai baru sekitar 60 persen. Untuk itu, Gapensi mengajak seluruh pemangku kepentingan dunia kontruksi nasional untuk bekerjasama dan memiliki komitmen kuat untuk memakai produksi nasional ber-SNI. Pemerintah sebagai regulator juga harus dituntut memiliki komitmen dan usaha keras untuk membangun industri konstruksi nasional sejak saat perencanaan, yakni dengan mewajibkan penggunaan semua material dan peralatan konstruksi merupaka produksi nasional ber-SNI. Terlebih-lebih jika proyek tersebut bersumber dari dana APBN atau APBD. Saat ini Gepensi sedang mengembangkan sebuah aplikasi untuk mempertemukan kontraktor dengan industri rantai pasok yang akan memudahkan masyarakat jasa konstruksi khususnya anggota Gapensi, dalam mendapatkan material konstruksi dalam negeri yang ber-SNI. "Industri konstruksi dengan industri rantai pasok. Jadi kita mempertemukan di online dan offline supaya apa yang dibutuhkan teman-teman di industri konstruksi bisa dengan cepat dan mudah disupply oleh industri konstruksi itu sendiri. Jadi tidak ada alasan lagi kita pakai barang impor. Jadi kita harus membangun Indonesia itu dengan produk dalam negeri dan ber-SNI," tegasnya. Sebelumnya, Ketua Umum BPD Gapensi Sumatera Utara, Tiopan Manuasa Pardede mengatakan, Mukerda BPD Gapensi Sumut dilakukan untuk mengevaluasi program kerja organisasi dan merancang program kerja ke depan. Dalam Mukerda dibahas berbagai permasalahan yang terjadi di dunia konstruksi selama tiga tahun terakhir. "Kita juga akan menampung pokok-pokok pikiran anggota untuk program kerja 2020," kata TM Pardede. (SC03)

    Baca Selengkapnya
  • img news
    Bangkitkan Industri Konstruksi Nasional yang Mati Suri, Gapensi : Kita Harus Pakai Produk Negeri Sendiri

    POJOKSUMUT.com, MEDAN-Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) sangat prihatin dengan mati surinya beberapa industri konstruksi nasional karena serbuan material dan peralatan konstruksi dari luar negeri yang kualitasnya di bawah Standar Nasional Indonesia (SNI). Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, Iskandar Z. Hartawi mengimbau masyarakat jasa konstruksi tidak boleh menyerah begitu saja dengan serbuan material-material dan peralatan konstruksi dari luar negeri. Gapensi sebagai asosiasi jasa konstruksi nasional terbesar dan tertua di Indonesia bahkan di Asean, memiliki jaringan pengurus daerah di 34 provinsi dan pengurus cabang di lebih dari 512 kabupaten, mempunyai komitmen kuat untuk ikut mendukung kebangkitan industri konstruksi nasional. "Kami pengurus pusat dan daerah akan road show terus menerus ke seluruh daerah di 34 titik untuk mengampanyekan secara masif agar penggunaan material-material konstruksi produksi industri nasional dalam proyek-proyek yang kami kerjakan menjadi suatu keharusan. Kampanye ini kami khususkan dulu kepada anggota kami yang saat ini berjumlah lebih dari 32 ribu lebih perusahaan," ujarnya pada acara Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Badan Pengurus Daerah (BPD) Gapensi Sumut, di Medan, Rabu (18/12/2019) sore. Iskandar mengatakan Gapensi mengajak industri-industri rantai pasok nasional, baik BUMN maupun swasta nasional dan juga dari Kementerian Pekerjaan Umum serta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) mengampanyekan hal tersebut. Berdasarkan informasi dari anggota Gapensi di lapangan, selalu saja harga termurah yang menjadi pertimbangan dalam penentuan pemenang tender di proyek-proyek pemerintah. Hal itu selalu menjadi masalah dalam mendapatkan kualitas konstruksi yang baik. "Misalkan dalam penyediaan besi beton. Kita semua pasti mengenal istilah besi banci. Dikatakan besi 10 misalnya, tapi kenyataannya setelah diukur hanya 8 mm diameternya. Ini jelas tidak sesuai SNI belum lagi kualitas kekuatannya," ungkapnya. Bendahara Umum BPP Gapensi, Ken Pangestu menambahkan, saat ini di pasaran beredar begitu banyak besi-besi yang tidak jelas asal usulnya, dengan kualitas jauh di bawah standard SNI. Selain itu juga banyak ditemukan jenis-jenis besi dari luar negeri yang sebenarnya sudah mampu diproduksi di industri nasional. "Tentunya kondisi ini sangat memukul industri nasional untuk bisa berkembang dengan baik," ujar Ken yang juga dari Masyarakat Konstruksi Baja Indonesia. Dari data asosiasi baja ini, ternyata kurang lebih 50% pemakaian besi nasional saat ini dipenuhi oleh produksi impor, sementara kapasitas rata-rata industri besi nasional terpakai baru sekitar 60%. Pemerintah sebagai regulator juga harus dituntut memiliki komitmen dan usaha keras untuk membangun industri konstruksi nasional sejak saat perencanaan, yakni dengan mewajibkan penggunaan semua material dan peralatan konstruksi merupaka produksi nasional ber-SNI. Terlebih-lebih jika proyek tersebut bersumber dari dana APBN atau APBD. Saat ini Gepensi sedang mengembangkan sebuah aplikasi untuk mempertemukan kontraktor dengan industri rantai pasok yang akan memudahkan masyarakat jasa konstruksi khususnya anggota Gapensi, dalam mendapatkan material konstruksi dalam negeri yang ber-SNI. "Industri konstruksi dengan industri rantai pasok. Jadi kita mempertemukan di online dan offline supaya apa yang dibutuhkan teman-teman di industri konstruksi bisa dengan cepat dan mudah disupply oleh industri konstruksi itu sendiri. Jadi tidak ada alasan lagi kita pakai barang impor. Jadi kita harus membangun Indonesia itu dengan produk dalam negeri dan ber-SNI," tegasnya. Sementara itu, Ketua Umum BPD Gapensi Sumatera Utara, Tiopan Manuasa Pardede mengatakan, Mukerda BPD Gapensi Sumut dilakukan untuk mengevaluasi program kerja organisasi dan merancang program kerja ke depan. Dalam Mukerda dibahas berbagai permasalahan yang terjadi di dunia konstruksi selama tiga tahun terakhir. (nin/pojoksumut)

    Baca Selengkapnya
  • img news
    GAPENSI: Kalau Mau Bangkit, Kita Harus Pakai Produk Dalam Negeri

    Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) sangat prihatin dengan mati surinya beberapa industri konstruksi nasional. Paradoks dengan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan secara besar-besaran, ternyata belum mampu membangkitkan industri rantai pasoknya. Hal itu disampaikan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, Iskandar Z. Hartawi pada acara Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Badan Pengurus Daerah (BPD) Gapensi Sumut, di Medan, Rabu (18/12/2019). Iskandar Hartawi menegaskan bahwa masyarakat jasa konstruksi tidak boleh putus asa dan menyerah begitu saja dari serbuan material-material dan peralatan konstruksi dari luar negeri. "Kami pengurus pusat dan daerah akan road show terus menerus ke seluruh daerah di 34 titik untuk mengkampanyekan agar penggunaan material konstruksi produksi industri nasional dalam setiap proyek yang kami kerjakan menjadi suatu keharusan. Kampanye ini kami khususkan dulu kepada anggota kami yang saat ini berjumlah lebih dari 32 ribu lebih perusahaan," ujarnya. Dikatakan Iskandar Hartawi, pihaknya juga mengajak industri-industri rantai pasok nasional, baik BUMN maupun swasta nasional dan juga dari Kementerian Pekerjaan Umum serta LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional), dalam mengampanyekan hal tersebut. "Misalkan dalam penyediaan besi beton. Kita semua pasti mengenal istilah besi banci. Dikatakan besi 10 misalnya, tapi kenyataannya setelah diukur hanya 8 mm diameternya. Ini jelas tidak sesuai SNI, belum lagi kualitas kekuatannya," ungkapnya. Bendahara Umum BPP Gapensi, Ken Pangestu menambahkan, saat ini di pasaran beredar begitu banyak besi-besi yang tidak jelas asal usulnya, dengan kualitas jauh di bawah standard SNI. Selain itu juga banyak ditemukan jenis-jenis besi dari luar negeri yang sebenarnya sudah mampu diproduksi di industri nasional. "Tentunya kondisi ini sangat memukul industri nasional untuk bisa berkembang dengan baik," ujar Ken. Dari data asosiasi baja ini, ternyata kurang lebih 50% pemakaian besi nasional saat ini dipenuhi oleh produksi impor, sementara kapasitas rata-rata industri besi nasional terpakai baru sekitar 60 %. Untuk itu, Gapensi mengajak seluruh pemangku kepentingan dunia kontruksi nasional untuk bekerjasama dan memiliki komitmen kuat agar memakai produksi nasional ber-SNI. "Industri konstruksi dengan industri rantai pasok. Jadi kita mempertemukan di online dan offline supaya apa yang dibutuhkan teman-teman di industri konstruksi bisa dengan cepat dan mudah disupply oleh industri konstruksi itu sendiri. Jadi tidak ada alasan lagi kita pakai barang impor. Jadi kita harus membangun Indonesia itu dengan produk dalam negeri dan ber-SNI," tegasnya. Sebelumnya, Ketua Umum BPD Gapensi Sumatera Utara, TM Pardede mengatakan, Mukerda BPD Gapensi Sumut dilakukan untuk mengevaluasi program kerja organisasi dan merancang program kerja ke depan. "Kita juga akan menampung pokok-pokok pikiran anggota untuk program kerja 2020," kata TM Pardede.

    Baca Selengkapnya
  • img news
    Industri Konstruksi Nasional Mati Suri

    Medanbisnisdaily.com-Medan. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) sangat prihatin dengan mati suri-nya beberapa industri konstruksi nasional. Padahal saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur. Ternyata banyaknya pekerjaan infrastruktur belum mampu membangkitkan industri rantai pasoknya. Hal itu disampaikan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, Iskandar Z. Hartawi pada acara Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Badan Pengurus Daerah (BPD) Gapensi Sumut, di Medan, Rabu (18/12/2019) sore. Iskandar Hartawi menegaskan bahwa masyarakat jasa konstruksi tidak boleh putus asa dan menyerah begitu saja dari serbuan material-material dan peralatan konstruksi dari luar negeri. Gapensi sebagai asosiasi jasa konstruksi nasional terbesar dan tertua di Indonesia bahkan di Asean, memiliki jaringan pengurus daerah di 34 provinsi dan pengurus cabang di lebih dari 512 kabupaten, mempunyai komitmen kuat untuk ikut mendukung kebangkitan industri konstruksi nasional. “Kami pengurus pusat dan daerah akan road show terus menerus ke seluruh daerah di 34 titik untuk mengampanyekan secara masif agar penggunaan material-material konstruksi produksi industri nasional dalam proyek-proyek yang kami kerjakan menjadi suatu keharusan. Kampanye ini kami khususkan dulu kepada anggota kami yang saat ini berjumlah lebih dari 32 ribu lebih perusahaan," ujarnya. Iskandar juga mengajak industri-industri rantai pasok nasional, baik BUMN maupun swasta nasional dan juga dari Kementerian Pekerjaan Umum serta LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) dalam mengampanyekan hal tersebut. Berdasarkan informasi dari anggota Gapensi di lapangan, selalu saja harga termurah yang menjadi pertimbangan dalam penentuan pemenang tender di proyek-proyek pemerintah. Hal itu selalu menjadi masalah dalam mendapatkan kualitas konstruksi yang baik. "Misalkan dalam penyediaan besi beton. Kita semua pasti mengenal istilah besi banci. Dikatakan besi 10 misalnya, tapi kenyataannya setelah diukur hanya 8 mm diameternya. Ini jelas tidak sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia), belum lagi kualitas kekuatannya," ungkapnya. Bendahara Umum BPP Gapensi, Ken Pangestu menambahkan, saat ini di pasaran beredar begitu banyak besi-besi yang tidak jelas asal usulnya, dengan kualitas jauh di bawah standard SNI. Selain itu juga banyak ditemukan jenis-jenis besi dari luar negeri yang sebenarnya sudah mampu diproduksi di industri nasional. "Tentunya kondisi ini sangat memukul industri nasional untuk bisa berkembang dengan baik," ujar Ken yang juga dari Masyarakat Konstruksi Baja Indonesia. Dari data asosiasi baja ini, ternyata kurang lebih 50% pemakaian besi nasional saat ini dipenuhi oleh produksi impor, sementara kapasitas rata-rata industri besi nasional terpakai baru sekitar 60 %. Untuk itu, Gapensi mengajak seluruh pemangku kepentingan dunia kontruksi nasional untuk bekerjasama dan memiliki komitmen kuat untuk memakai produksi nasional ber-SNI. Pemerintah sebagai regulator juga harus dituntut memiliki komitmen dan usaha keras untuk membangun industri konstruksi nasional sejak saat perencanaan, yakni dengan mewajibkan penggunaan semua material dan peralatan konstruksi merupaka produksi nasional ber-SNI. Terlebih-lebih jika proyek tersebut bersumber dari dana APBN atau APBD. Saat ini Gepensi sedang mengembangkan sebuah aplikasi untuk mempertemukan kontraktor dengan industri rantai pasok yang akan memudahkan masyarakat jasa konstruksi khususnya anggota Gapensi, dalam mendapatkan material konstruksi dalam negeri yang ber-SNI. "Industri konstruksi dengan industri rantai pasok. Jadi kita mempertemukan di online dan offline supaya apa yang dibutuhkan teman-teman di industri konstruksi bisa dengan cepat dan mudah disupply oleh industri konstruksi itu sendiri. Jadi tidak ada alasan lagi kita pakai barang impor. Jadi kita harus membangun Indonesia itu dengan produk dalam negeri dan ber-SNI," tegasnya.

    Baca Selengkapnya
  • img news
    Industri Konstruksi Nasional Mati Suri, GAPENSI Ajak Penggunaan Produk Dalam Negeri

    KBRN, Medan : Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) sangat prihatin dengan mati suri-nya beberapa industri konstruksi nasional karena serbuan material dan peralatan konstruksi dari luar negeri yang kualitasnya di bawah SNI. Hal itu menjadi paradoks dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara besar-besaran, karena ternyata belum mampu membangkitkan industri rantai pasok-nya. Demikian disampaikan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, Iskandar Z. Hartawi pada acara Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Badan Pengurus Daerah (BPD) Gapensi Sumut, di Medan, Rabu (18/12/2019). Iskandar Hartawi menegaskan bahwa masyarakat jasa konstruksi tidak boleh putus asa dan menyerah begitu saja dari serbuan material-material dan peralatan konstruksi dari luar negeri. Gapensi sebagai asosiasi jasa konstruksi nasional terbesar dan tertua di Indonesia bahkan di Asean, memiliki jaringan pengurus daerah di 34 provinsi dan pengurus cabang di lebih dari 512 kabupaten, mempunyai komitmen kuat untuk ikut mendukung kebangkitan industri konstruksi nasional. "Kami pengurus pusat dan daerah akan road show terus menerus ke seluruh daerah di 34 titik untuk mengampanyekan secara masif agar penggunaan material-material konstruksi produksi industri nasional dalam proyek-proyek yang kami kerjakan menjadi suatu keharusan. Kampanye ini kami khususkan dulu kepada anggota kami yang saat ini berjumlah lebih dari 32 ribu lebih perusahaan," ujarnya. Dikatakan Iskandar Hartawi, pihaknya juga mengajak industri-industri rantai pasok nasional, baik BUMN maupun swasta nasional dan juga dari Kementerian Pekerjaan Umum serta LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional), dalam mengampanyekan hal tersebut. Berdasarkan informasi dari anggota Gapensi di lapangan, selalu saja harga termurah yang menjadi pertimbangan dalam penentuan pemenang tender di proyek-proyek pemerintah. Hal itu selalu menjadi masalah dalam mendapatkan kualitas konstruksi yang baik. "Misalkan dalam penyediaan besi beton. Kita semua pasti mengenal istilah besi banci. Dikatakan besi 10 misalnya, tapi kenyataannya setelah diukur hanya 8 mm diameternya. Ini jelas tidak sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia), belum lagi kualitas kekuatannya," ungkapnya. Bendahara Umum BPP Gapensi, Ken Pangestu menambahkan, saat ini di pasaran beredar begitu banyak besi-besi yang tidak jelas asal usulnya, dengan kualitas jauh di bawah standard SNI. Selain itu juga banyak ditemukan jenis-jenis besi dari luar negeri yang sebenarnya sudah mampu diproduksi di industri nasional. "Tentunya kondisi ini sangat memukul industri nasional untuk bisa berkembang dengan baik," ujar Ken yang juga dari Masyarakat Konstruksi Baja Indonesia. Dari data asosiasi baja ini, ternyata kurang lebih 50% pemakaian besi nasional saat ini dipenuhi oleh produksi impor, sementara kapasitas rata-rata industri besi nasional terpakai baru sekitar 60 %. Untuk itu, Gapensi mengajak seluruh pemangku kepentingan dunia kontruksi nasional untuk bekerjasama dan memiliki komitmen kuat untuk memakai produksi nasional ber-SNI. Pemerintah sebagai regulator juga harus dituntut memiliki komitmen dan usaha keras untuk membangun industri konstruksi nasional sejak saat perencanaan, yakni dengan mewajibkan penggunaan semua material dan peralatan konstruksi merupaka produksi nasional ber-SNI. Terlebih-lebih jika proyek tersebut bersumber dari dana APBN atau APBD. Saat ini Gepensi sedang mengembangkan sebuah aplikasi untuk mempertemukan kontraktor dengan industri rantai pasok yang akan memudahkan masyarakat jasa konstruksi khususnya anggota Gapensi, dalam mendapatkan material konstruksi dalam negeri yang ber-SNI. "Industri konstruksi dengan industri rantai pasok. Jadi kita mempertemukan di online dan offline supaya apa yang dibutuhkan teman-teman di industri konstruksi bisa dengan cepat dan mudah disupply oleh industri konstruksi itu sendiri. Jadi tidak ada alasan lagi kita pakai barang impor. Jadi kita harus membangun Indonesia itu dengan produk dalam negeri dan ber-SNI," tegasnya. Sebelumnya, Ketua Umum BPD Gapensi Sumatera Utara, Tiopan Manuasa Pardede mengatakan, Mukerda BPD Gapensi Sumut dilakukan untuk mengevaluasi program kerja organisasi dan merancang program kerja ke depan. Dalam Mukerda dibahas berbagai permasalahan yang terjadi di dunia konstruksi selama tiga tahun terakhir. "Kita juga akan menampung pokok-pokok pikiran anggota untuk program kerja 2020," kata TM Pardede.

    Baca Selengkapnya
  • img news
    Bagaimana Agar Swasta Bisa Terlibat di Infrastruktur Jokowi?

    Jakarta - Sejak awal menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo (Jokowi) terlihat konsisten dengan janjinya yang ingin fokus membangun infrastruktur terutama di luar Pulau Jawa. Hasilnya pun sudah mulai bisa dirasakan, cukup banyak infrastruktur khususnya jalan tol yang sudah bisa dinikmati. Namun kondisi berbeda dirasakan para kontraktor lokal, mereka hanya bisa gigit jari melihat gencarnya pembangunan infrastruktur. Pasalnya berbagai pengerjaan pembangunan infrastruktur skala nasional sudah ditunjuk langsung penugasannya hanya untuk perusahaan BUMN. Wakil Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Errika Ferdinata menjelaskan, meski penunjukan pengerjaan proyek diserahkan ke BUMN namun BUMN bisa berkolaborasi dengan swasta. Beberapa hal bisa dilakukan swasta dalam membantu pengerjaan proyek yang digarap BUMN salah satunya yaitu tahap persiapan pembangunan proyek konstruksi. "Jadi pembangunan proyek pemerintah ini konsepnya penunjukan. Ya sekarang penunjukan BUMN, gimana swasta bisa berperan? Harusnya oke lah BUMN yang kerja tapi dia menggandeng swasta untuk kolaborasi, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, yang gampang misalnya pekerjaan persiapan konstruksi, yang swasta bisa masuk," jelas dia kepada detikFinance, Jumat (9/3/2018). Sebagai informasi pekerjaan persiapan proyek konstruksi meliputi pembebasan lahan yang akan dibangun, pembongkaran rumah, pohon sampai pengolahan tanah agar padat ketika dibangun. Baca juga: Penampakan MRT Jakarta yang Ditarget Operasi Maret 2019 Beberapa sistem pekerjaan kata Errika sebenarnya bisa dikolaborasikan oleh BUMN kepada swasta. Jangan sampai proyek pengerjaan yang ditugaskan menjadi tidak tertangani, alias keteteran. "Belum ada koordinasi belum ada ajakan dari BUMN. Kami kan disini gabungan yang kontraktor kecil dan memengah nah bagaimana kita ikut merasakan proyek pembangunan infrastruktur saat ini yang sedang booming. Memang aksesnya kan BUMN tapi swasta diajak. Banyak ya yang bisa dikerjakan swasta misal nih BUMN bisa mengajak, yang bisa masuk swasta silahkan apply. Misalnya pekerjaan pasang pagar kan itu banyak," jelas dia. (dna/dna)

    Baca Selengkapnya
  • img news
    Pengusaha Tunggu Aturan BUMN Dilarang Garap Proyek di Bawah Rp 100 M

    Jakarta - Pemerintah telah mengimbau agar proyek infrastruktur dengan nilai Rp 100 miliar ke bawah tidak boleh dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun imbauan ini diharapkan ditetapkan menjadi aturan agar menjamin tak ada proyek di bawah Rp 100 miliar yang dikerjakan BUMN. Hal ini telah diterapkan untuk proyek dengan nilai di bawah Rp 50 miliar, yang diatur lewat Peraturan Menteri PUPR. Adanya payung hukum berupa Peraturan Menteri telah memastikan tak ada lagi proyek di bawah Rp 50 miliar yang dikerjakan oleh BUMN. "Itu memang pada waktu Munasus di Lampung, Gapensi sudah tanda tangan MoU dengan Menteri PU, sehingga disepakatilah bahwa yang namanya paket di bawah Rp 50 miliar tidak boleh dikerjakan BUMN. Dan itu sudah berjalan. Itu pun sudah ada Permennya. Dan alhamdulillah sampai dengan detik ini, BUMN tidak masuk ke situ (proyek dengan nilai di bawah Rp 50 miliar)," kata Ketua Umum BPP Gapensi Iskandar Z. Hartawi ditemui di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018). "Tapi permintaan kami, dari Rp 50 miliar menjadi Rp 100 miliar itu belum terkabul. Itu sebenarnya sudah disetujui oleh Bapak Presiden waktu itu. Tapi mereka kan masih mencari payung hukumnya. Jadi makanya sementara ini Bapak Menteri PU baru memberikan imbauan," sambung Iskandar. Iskandar mengatakan saat ini masih ada BUMN yang menggarap proyek pemerintah dengan nilai di bawah Rp 100 miliar, meski telah ada imbauan dari pemerintah. Hal ini kata dia biasa terjadi di daerah. "Masih. BUMN yang di pusat memang enggak. Tapi yang di daerahnya yang nakal," ujarnya. Baca juga: Kontraktor Lokal Ingin Bisa Jadi Investor Proyek Pemerintah Iskandar meyakini, adanya pembatasan kepada BUMN untuk tidak menggarap proyek di bawah Rp 100 miliar akan memberikan peluang pemerataan ekonomi lebih banyak lagi, terutama di daerah. Jika aturan ini bisa diterapkan, setidaknya rasio pengusaha konstruksi nasional untuk menggarap proyek-proyek pemerintah setidaknya bisa meningkat ke angka 25%. "Artinya dulu Rp 50 miliar, sekarang jadi Rp 100 miliar, pengusaha-pengusaha daerah itu kan jadi punya kesempatan lebih untuk profesional. Dia lebih merasa ada kesempatan untuk lebih maju lagi," tutur Iskandar. "Kami sangat siap kalau diberi kesempatan untuk itu. BUMN di daerah itu cuma bawa kertas doang. Dia karena menang manajemen. Tapi alatnya tetap pakai alat daerah. Saya asli Lampung, BUMN yang masuk Lampung enggak ada yang bawa alat, pakai alat orang daerah juga. Artinya pengusaha daerah juga siap untuk kerja," tutupnya. (eds/hns)

    Baca Selengkapnya
  • img news
    Pengusaha Sebut BUMN Pelit Bagi-Bagi Proyek

    Jakarta - Gencarnya pembangunan infrastruktur di berbagai kawasan di Indonesia sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap kurang melibatkan kontraktor swasta terutama kontraktor lokal berskala kecil. Seluruh kontrak konstruksi yang dikerjakan oleh BUMN hanya dilakukan oleh BUMN itu sendiri bersama anak-anak usahanya. "Mereka (BUMN) mengoptimalkan grup mereka, semua mereka kerjakan sendiri," kata Wakil Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Errika Ferdinata kepada detikFinance, Jumat (9/3/2018). Ia menyebut, hal itu justru menimbulkan banyak kerugian. Pertama, bagi BUMN itu sendiri, beban konstruksi yang berlebihan membuat mereka keteteran. Bagaimana tidak, para BUMN banyak melakukan pekerjaan konstruksi. Padahal, jumlah tenaga kerja dan ketersediaan alat berat pendukung konstruksi tentu ada batasnya. Begitu batas itu terlewati, maka BUMN yang bersangkutan tak akan maksimal mengerjakan proyek konstruksi yang dikerjakan. Hal itu tercermin dari maraknya kecelakaan konstruksi yang terjadi belakangan ini. "Jadi yang ditunjuk itu (BUMN yang ditugaskan bangun infrastruktur) overload, kebanyakan proyek. Jadi keteteran dan sampai-sampai nggak ada backup," tegas dia. (dna/dna)

    Baca Selengkapnya