Gapensi Ungkap Sinyal BUMN "Nakal", Garap Proyek Dibawah Rp100 Miliar di Daerah
Bagikan
Peraturan Menteri PUPR No 7 tahun 2019 telah mengatur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak menggarap proyek di bawah Rp100 miliar. Namun kenyataannya, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) masih melihat ada BUMN di daerah yang nakal.

"Aturan itu diterbitkan berkat perjuangan Gapensi, aturan itu memang baru diterbitkan. Jadi teman-teman kalau ada yang menemukan BUMN yang menggarap proyek dibawah Rp100 miliar, tolong laporkan," ujar Ketua Umum BPP Gapensi, Iskandar Z Hartawi, saat membuka rapat kerja Gapensi se Sumut di Hotel Grand Dhika, Jalan Dr Mansyur, Medan, Rabu (18/12/2019).

Dalam rapat kerja Gapensi bertema ‘Bersatu Dalam Gerak dan Langkah Menghadapi Tantangan dan Peluang diberlakukannya UU No 2 /2019 Tentang Jasa Konstruksi’ itu, Ia mengaku belum menemukan BUMN yang nakal itu, namun sudah ada informasi upaya pelanggaran aturan tersebut, khususnya di daerah.  

Iskandar menambahkan, berdasarkan Permen PUPR 07/2019 pekerjaan dengan nilai nominal Rp100 miliar kebawah hanya bisa digarap oleh perusahaan non BUMN. Di mana, semua perusahaan baik yang berada di daerah maupun di luar daerah tersebut.

Ketua Umum BPD Gapensi Sumut, Tiopan Manuasa Pardede menambahkan, sebelum ada Permen PUPR 07/2019, banyak BUMN yang menggarap proyek di Sumut dengan nominal Rp100 miliar ke bawah.

Dengan aturan tersebut, Tiopan berharap tidak ada lagi BUMN yang menggarap proyek di bawah Rp100 miliar. Namun, ia tidak ingat di daerah mana dan kapan proyek tersebut dijalankan.

"Biasanya kegiatan di Sumut yang sumber dananya dari APBN sering nilai paketnya Rp100 miliar ke bawah. Apakah itu konstruksi jalan dan sebagainya, kalau kedepan ada BUMN yang menggarap proyek dibawah Rp100 miliar, akan kita laporkan ke menteri untuk dibatalkan paket pekerjaan tersebut," katanya. (ts-24)
berita ini telah tampil di halaman : tobasatu.com