Gapensi Goes To Campus 2019 Hadir di PNUP Makassar, Ada Carrier Workshop

Selasa, 03 Desember 2019 15:44

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Gapensi Goes To Campus hadir di Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) Makassar, Senin (2/12/2019). Kegiatan ini diselenggarakan oleh DPP Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) dalam rangkaian menuju HUT ke-61. PNUP Makassar sendiri merupakan kampus keempat yang menjadi lokasi penyelenggaraan Gapensi Goes To Campus. Sebelumnya kegiatan serupa telah berlangsung di Universitas Balikpapan, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Tanjung Pura Pontianak. "Ini adalah bagian dari rangkaian HUT ke-61 Gapensi dan menuju Rapimnas nanti, Gapensi Goes To Campus diselenggarakan di tujuh Kampus dan PNUP ini menjadi kampus keempat," ucap Sekjen DPP Gapensi, Andi Rukman Karumpa. Adapun even Goes To Campus ini menghadirkan dua kegiatan utama yakni Carrier Workshop dan Seminar Nasional. Gapensi menggandeng sejumlah pihak dalam menyukseskan kegiatan ini seperti Pemprov Sulsel, Kementerian PUPR, dan Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (Gatensi). Kemudian juga bekerjsama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Indonesia, dan Indonesian Society of Steel Construction (ISSC). Perwakilan dari seluruh lembaga ini juga menjadi narasumber pada Carrier Workshop dan Seminar Nasional. Andi Rukman menambahkan bahwa tujuan utama kegiatan ini yakni mendekatkan pelaku atau pengusaha konstruksi dengan calon-calon SDM dari kalangan mahasiswa. "Gapensi menjadi pelopor bagaimana mendekatkan pengusaha ini dengan mahasiswa supaya adik-adik kita ini mencintai produk-produk dalam negeri," ucapnya. "Banyak adik-adik yang setelah selesai kuliah sulit mencari pekerjaan makanya Gapensi hadir supaya industri ini bisa tumbuh bukan hanya proyek infrastrukturnya tapi juga SDMnya," tambah Andi Rukman.(tribun-timur.com) Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @piyann__

Baca Selengkapnya

BUMN yang Garap Proyek di Bawah Rp100 M Akan Dilapor ke Menteri BUMN yang Garap Proyek di Bawah Rp100 M Akan Dilapor ke Menteri

Kamis, 19 Desember 2019 16:41

KBRN, Medan : BPP Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) meminta BPC Gapensi kabupaten/kota untuk mengawasi BUMN "nakal" di daerah yang masih mengerjakan proyek konstruksi dengan nilai dibawah Rp 100 miliar dan melaporkannya ke BPP. "Pemerintah sudah melarang BUMN untuk mengambil proyek dibawah Rp100 M. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 7/2019," tegas Ketua Umum BPP Gapensi, Iskandar Z Hartawi, di sela-sela acara Mukerda BPD Gapensi Sumut di Medan, Rabu (18/12/2019). Menurut Iskandar, aturan itu diterbitkan berkat perjuangan Gapensi. "Jadi, teman-teman kalau ada yang menemukan BUMN yang menggarap proyek dibawah Rp100 miliar, tolong laporkan ke kita," tegasnya. Dia menjelaskan, berdasarkan Permen PUPR 07/2019, pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp100 miliar ke bawah hanya bisa digarap oleh perusahaan non BUMN atau swasta baik yang berada di daerah maupun di luar daerah tersebut. Sementara Ketua Umum BPD Gapensi Sumut, Tiopan Manuasa (TM) Pardede menambahkan, sebelum ada Permen PUPR 07/2019, banyak BUMN di Sumut menggarap proyek dengan nilai Rp100 miliar ke bawah. Dengan aturan tersebut, TM Pardede berharap tidak ada lagi BUMN yang melanggarnya. Jika masih ditemukan ada BUMN melanggar aturan itu, Gapensi akan melaporkannya ke Menteri PUPR untuk membatalkan paket tersebut. "Biasanya kegiatan di Sumut yang sumber dananya dari APBN sering nilai paketnya Rp100 miliar ke bawah. Apakah itu kontruksi jalan dan sebagainya. Kalau ke depan ada BUMN yang menggarap proyek dibawah Rp100 miliar, akan kita laporkan ke menteri untuk dibatalkan paket pekerjaan tersebut," bebernya. Mukerda Gapensi 2019 mengambil tema "Bersatu Dalam Gerak dan Langkah Menghadapi Tantangan dan Peluang Diberlakuannnya UU No. 2/2017 tentang Jasa Kontruksi".

Baca Selengkapnya

MENJEMBATANI JURANG KONTRAKTOR BESAR DAN KECIL

Minggu, 20 September 2020 23:15

Surabaya, Ada banyak pekerjaaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang jasa kontruksi. Poin paling krusial adalah pemerataan proyek yang lebih adil kepada lebih 140 ribu kontraktor, sambil mengurangi ketimpangan domimasi rekanan yang ada di Jawa dan luar Jawa. Ketua Umum BPD Gapensi Jatim H. Agus Gendroyono, ST., MT menunjukkan gambar piramida terbalik terhadap kondisi hari ini. Sekitar 1% dari kontraktor kualifikasi besar menikmati 85% proyek yang ada di seluruh tanah air. Kondisi semakin diperparah oleh jurang antara kontraktor Jawa dan NonJawa. Bahkan banyak proyek besar di luar Jawa dimenangkan oleh kontraktor dari Jawa. Agus Gendroyono menyadari bahwa sistem yang ada sekarang masih memenangkan kontraktor yang berdasar pada harga termurah adalah cara terbaik untuk mencegah biaya proyek semakin membengkak dan tanpa kendali, tapi harus ada cara lain untuk melakukan pemerataan, dominasi kontraktor besar masih itu dan itu saja, belum memberikan ruang kepada rekanan kecil dan menengah untuk transfer tehnologi, manajerial dan sdm, sehingga kesempatan pemerataan belum terasa dan tercipta bagi pelaku usaha dimana proyek tersebut berada. Agus yang berasal dari keluarga sederhana mengakui bahwa sistem yang ada sekarang menyebabkan ia harus merangkak dari bawah untuk mewujudkan impian seorang kontraktor Indonesia. Anak seorang supir bus ini harus berkelana ke berbagai kota untuk mencicipi sekolah maupun mencari pekerjaan. Hanya untuk SMA saja ia harus pindah beberapa kali, dari Bojonegoro ke Batam dan kembali ke Bojonegoro lagi. Sedangkan sebagai kontraktor ia memulai dari Gresik. Prinsipnya, mencari pengalaman dan pendidikan harus sejalan. Selama 15 tahun, ia memulai dengan proyek yang hanya puluhan juta sampai mendapatkan proyek bernilai ratusan miliar. Dengan pengalaman dan pergulatan begitu lama dari bawah, Agus Gendroyono menyadari sengkarut ekonomi karena kita terlena oleh pemujaan terhadap egoisme dan kerakusan. Ia mengutip sebuah artikel Yudi Latief yang mengkhawatirkan kita semua terjebak pada statusquo yang mengukuhkan kemapanan, tanpa bisa kembali kepada upaya pemerataan dan keadilan. Oleh karena itu Agus Gendroyono beranggapan ini bukan hanya pekerjaan rumah pemerintah saja, tapi kita semua. Untuk itu Ketua Gapensi Jatim ini, menawarkan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Dia berharap lembaga yang kini sedang dibentuk pemerintah yaitu LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ) dapat memainkan peranan penting untuk mewujudkan mimpi Agus ini. Dengan judul “Mau dibawa ke mana Industri Konstruksi Nasional Kita” Agus Gendroyono memetakan kondisi jasa kontruksi saat ini dan arah yang dianggap terbaik untuk masa depan. Ia memulai menggambarkan apa yang dimaksud piramida terbalik saat ini. Kontraktor besar yang jumlahnya 1632 perusahan hanya 1%. Menengah sekitar 19 ribu perusahan atau 14% sedangkan kecil ada sekitar 116 ribu atau 85%. Sementara proyek besar senilai 357 Triliun dilaksanakan oleh kontraktor kualifikasi besar saja, sisanya yang 63,1 T digarap oleh kontraktor menengah dan kecil. Bisa dibayangkan ketimpangan ini. Padahal menurut Agus porsi ini bisa dilakukan dengan lebih adil kalau ada komitmen antara pemerintah bersama LPJK nanti untuk mengkaji ulang segmentasi pasar dan skala usaha bagi penyedia. Menurut Agus Gendroyono, optimalisasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) harus segera dilakukan dengan meng integrasikan tender berbasis kinerja penyedia terhadap semua stakeholder. Integrasi rantai pasok ber SNI, peralatan kerja yg efisien dan berstandar tinggi keselamatan, dan lain sebagainya. Tahap ini harus dimulai dengan memanfaatkan semua data elektronik setiap individu maupun badan usaha. Dengan demikian tidak ada data yang mubazir atau harus disiapkan berulang kali setiap tender dilakukan, bahkan dengan pokja yang sama. E-KTP, NPWP, NIB dan lain-lain sudah memiliki sumber data elektronik yang bisa menyederhanakan berbagai ketentuan, keberadaanya sudah bisa jadi indikator telusur, dengan tanpa harus menyajikan data berulang yang sering kali jadi hambatan pemenuhan data administratif bagi kontraktor kecil. Sistem lelang yang terinteggrasi merupakan jawaban atas penyederhanaan di atas, sekaligus mampu melibatkan kontraktor yang lebih luas dari seluruh tanah air. Ini akar masalah untuk memulai tahap berikutnya dalam mejembatani jurang antara kontraktor besar dan kecil maupun kontraktor di Jawa dan Luar Jawa. Dengan data elektronik yang mencantumkan pengalalaman kerja, kemampuan keuangan, kepemilikan peralatan dan SDM bersertifikat, akan bisa memacu pemerintah dan LPJK nanti untuk merampingkan piramida, dengan memberikan kesempatan dan kewajiban bagi kualifikasi kecil dan menengah. Bagaimana yang kecil bisa jadi menengah, dan yang menengah bisa naik kelas menjadi besar. Agus Gendroyono menyadari bahwa hal ini perlu dirumuskan bersama sehingga mendapat logaritma yang adil dan bertanggungjawab agar pemerataan dan keadilan bisa terwujud. Agus setuju dengan harapan bahwa akselarasi proyek-proyek strategis nasional yang ada di daerah menjadi cara ampuh untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi. Apalagi kalau kemitraan proyek besar dengan penyedia lokal sudah menjadi kewajiban bagi siapapun yang mengerjakan. Presiden sendiri, lanjut Agus Gendroyono, sudah memerintahkan bahwa proyek strategis nasional di daerah harus membuka lapangan kerja; baik untuk tenaga kerja, maupun dunia usaha termasuk di dalamnya jasa kontruksi. Ke depan proyek-proyek nasional, proyek daerah sampai ke proyek terkecil di tingkat desa dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntable tapi juga adil dn merata. Demikian Ketua BPD Gapensi Jatim H Agus Gendroyono ST, MT kepada pers hari ini.

Baca Selengkapnya

Bertemu JK, Gapensi Ingin Lebih Dilibatkan dalam Proyek Pemerintah

Jumat, 30 Agustus 2019 00:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia ( Gapensi) meminta kontraktor swasta lebih banyak dilibatkan dalam proyek infrastruktur pemerintah. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Badan Pimpinan Pusat Gapensi, Andi Rukman Karumpa usai bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. "147 ribu anggota Gapensi saat ini masih menanti Nawacita pembangunan infrastruktur, masih banyak yang belum kebagian (proyek)," ujar Andi di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (28/5/2018). Andi menyontohkan, dari 16 proyek pemerintah dengan nilai pembiayaan hampir Rp 6.000 triliun mayoritas dikerjakan kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "16 proyek itu kan gede-gede semua, dan itu semua dikerjakan oleh BUMN, cuma kan penugasan semua," kata Andi. Bahkan, kata Andi, dari 147 ribu anggota Gapensi, hanya 1 persen yang dilibatkan dalam proyek-proyek pemerintah. "147 ribu pelaku kontruksi (swasta) ada pada posisi 1 persen saja. 1 persen loh pengusaha besar (swasta)," kata dia. Padahal, kata Andi, soal kemampuan mengerjakan suatu proyek, kontraktor swasta juga tak kalah dengan kontraktor plat merah. "Bisa dong, kita juga mampu, kenapa enggak. Cuman memang kualifikasi untuk kelas itu kan didominasi BUMN, itu yang kepengin kita ubah dalam pangsa pasar itu," ujar dia.

Baca Selengkapnya
Laporan Utama
  • Mudik Lancar, Pengusaha Minta Jokowi Tak Kendor Bangun Infrastruktur

    Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menilai pembangunan infrastruktur semakin penting dikebut ke depan. Gapensi menilai mudik Lebaran tahun ini merupakan yang terlancar. "Jakarta ke Surabaya, sekarang bisa ditempuh di bawah 10 jam. Jakarta ke Situbondo bahkan ditempuh hanya 14 jam. Padahal dulunya bisa 20 jam. Begitu juga dengan Jakarta Palembang. Sebab ruas tol terpanjang Bakauheni-Palembang, Jakarta-Palembang ditempuh hanya 8 jam," ujar Sekjen Gapensi H.Andi Rukman Karumpa dalam keterangan tertulis, Jumat (7/6/2019). Andi mengatakan, perbaikan infrastruktur tak hanya membuat mudik menjadi lancar, namun juga berdampak pada penurunan secara drastis angka kecelakaan lalu lintas darat. Dia menjelaskan menjelang Lebaran, angka kecelakaan tercatat mengalami penurunan sampai 80% dibanding tahun lalu. Sementara jumlah korban meninggal turun 50%. Sebab itu, Andi meminta Jokowi kembali mengebut pembangunan infrastruktur. "Kita minta beliau jangan kendor. Kebut lagi. Infrastruktur merupakan kebutuhan masa depan bangsa. Daya saing bangsa ditentukan oleh infrastruktur. Walaupun dalam periode berikut beliau akan fokus ke SDM (Sumber Daya Manusia)," ujar Andi. Mengutip rilis lembaga riset berbasis di Swiss, IMD World Competitiveness Center, dunia luar sudah mulai mengakui perkembangan dan kemajuan infrastruktur Indonesia. "Daya saing Indonesia 2019 melesat 11 peringkat ke atas tahun ini. Indonesia kini bertengger di urutan ke-32. Sebelumnya, tahun 2018 berada di peringkat ke-43. Ini adalah lompatan daya saing tertinggi sejak republik ini berdiri," ucap dia. Sebagaimana diketahui, laju peringkat daya saing Indonesia merupakan yang tertinggi kedua dunia. Melesat 11 peringkat, Indonesia hanya terkalahkan oleh Arab Saudi, naik 13 tingkat. "Daya saing Indonesia sekarang bersaing ketat dengan dua negara maju Prancis dan Jepang," tutur Andi.

    Baca Selengkapnya
  • Pengusaha Konstruksi Ingin Banyak Dapat Proyek? Ini Saran Menteri PUPR

    Jakarta - Sejumlah kontraktor, mengeluhkan sedikitnya partisipasi pengusaha konstruksi lokal dalam proyek-proyek infrastruktur, terutama proyek pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono punya tips agar pelaku usaha konstruksi lokal bisa lebih berperan Salah satunya adalah dengan memiliki spesifikasi pekerjaan konstruksi yang ditangani. Basuki menyebut, salah satu kelemahan dari jasa konstruksi di Indonesia yakni masih sedikitnya perusahaan kontraktor yang punya spesialisasi khusus. Menurutnya, saat ini perusahaan konstruksi yang ada di Indonesia merupakan kategori kontraktor umum. "Saya ajak Gapensi bisa menyelenggarakan jasa konstruksi memikirkan spesialisasi, jangan hanya generalis. Kelihatannya saja tahu semua, ini dalam rangka persaingan, jadi harus punya jasa-jasa yang spesialisasi," kata Basuki saat membuka Rapimnas Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (27/2/2017). Karena tak memiliki keterampilan khusus, selama ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat penugasan proyek lebih banyak menggandeng anak usahnya sendiri atau kontraktor dari luar negeri untuk melakukan pekerjaan konstruksi yang membutuhkan keterampilan khusus, seperti membangun jalan layang, membangun terowongan dan lainnya. Untuk itu, Basuki menambahkan, bila pelaku usaha konstruksi mau mendalami sektor konstruksi yang dilakoninya, maka mereka akan lebh banyak dilibatkan dalam proyek-proyek pemerintah. Apa lagi, ke depan, proyek pemerintah masih banyak akan dibangun mengingat saat ini pembangunan infrastruktur tengah gencar dilakukan pembangunan. "Infrastruktur masih jadi fokus ke depan, dari APBN saja tahun ini Rp 380 triliun. Di luar itu lebih besar lagi, minggu lalu saja kami tandatangani 5 jalan tol senilai Rp 51 triliun yang panjangnya 360 km. Itu di luar APBN ya," jelas Basuki. Selain perlu lebih banyak kontraktor yang terspesialisasi di bidangnya, dirinya juga meminta pengusaha kontraktor untuk melakukan sertifikasi untuk pekerjanya. "Sertifikasi dilakukan untuk meningkatkan kompetensi para pelaku jasa konstruksi kita, tanpa itu enggak akan bisa bersaing dengan baik. Jadi kalau mau fighting, jasa konstruksi harus punya spesialisasi dan sertifikasi," ujar Basuki. Sementara itu, Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Kementerian PUPR, Yaya Supriatna, menjelaskan spesialiasi dan sertifikasi diperlukan agar ada peningkatan kualitas dan daya saing dari pekerja sektor konstruksi. Pihaknya sampai saat ini masih menyusun spesialisasi apa saja yang diperlukan dan kemudian dilakukan sertifikasi. "Spesialisasi banyak misalnya instalasi membangun dan memasang jembatan. Kemudian penyelesaian bangunan atau finishing, ini kan butuh spesialisasi. Nanti diatur turunannya, pekerja asing kan juga sudah spesialisasi, bangun terowongan kan banyak bagiannya, jadi agar bisa bersaing," ungkap Yaya. (idr/dna)

    Baca Selengkapnya
  • Puluhan Ribu Kontraktor RI Gulung Tikar karena Tak Kebagian Proyek

    Jakarta - Jumlah kontraktor swasta nasional tergabung Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mengalami penyusutan tajam. Saat ini, jumlah anggota sekitar 35 ribu, padahal sebelumnya di kisaran 70 ribu-hingga 80 ribu anggota. "Kisarannya 35 ribuan sekarang, dulu kisaran 70-80 ribu. Jadi memang turunnya drastis," kata Wakil Ketua Umum III Bambang Rahmadi saat dihubungi detikFinance, Senin (7/1/2019). Bambang menjelaskan, turunnya jumlah anggota karena banyaknya proyek pemerintah yang melalui skema penugasan. Proyek-proyek itu kebanyakan bernilai besar sehingga diambil oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Diambil BUMN rata-rata pelabuhan besar memang, porsi beton, pancang besar, peralatan yang besar sehingga terlibat tidak padat karya," katanya. Bukan hanya itu, dia mengatakan, pemanfaatan dana desa juga turut memangkas jumlah anggota. Sebab, dana desa dikelola oleh daerah dan proyeknya tidak terkontrak. "Dana desa tidak dikontrakan tapi dikelola desa. Sementara APBD kurang, APBN kurang. Yang ada proyek-proyek besar, dam, tol, yang besar, pelabuhan besar oleh BUMN," terangnya. Menurut Bambang, 95% anggota Gapensi merupakan kontraktor skala kecil. Lalu, sebanyak 3% skala menengah dan 2% skala besar. "Akibatnya kontraktor kalau yang nggak dapat kerjaan, nggak register kembali. Itu yang menyebabkan anggota turun drastis. Mudah-mudahan 2019 porsi kecil agak meningkat, berarti anggota bergairah," ujarnya. (zlf/zlf)

    Baca Selengkapnya
Topik Terhangat
Sekjen Gapensi: BUMN Mendominasi, Serapan Lulusan Teknik Makin Miris

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pertumbuhan positif jumlah proyek infrastruktur di Indonesia dianggap tidak sebanding dengan penyerapan Sumber Daya Manusia (SDM). Kondisi ini menurut catatan Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) lantaran pengerjaan infrastruktur kini dimonopoli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPP Gapensi, Andi Rukman Karumpa, mengungkapkan jika hal ini berdampak pada minimnya peluang kerja mahasiswa lulusan Teknik dalam negeri. "Menurut saya masih sangat kecil, pertama memang kenapa kecil karena sebagian besar pengerjaan-pengerjaan mega proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan BUMN," ucapnya saat ditemui di Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) Makassar, Senin (2/12/2019). Monopoli ini dimaksud lantaran perusahaan BUMN telah memiliki kerangka kerja yang cukup lengkap. Seperti memiliki pasokan tenaga kerja hingga logistik. "Perusahaan BUMN itu mereka sudah punya tenaga jadi betul-betul sudah mengusai rantai pasok, punya tenaganya, punya materialnya, punya duitnya, punya logistiknya," tambahnya. Untuk memutus rantai ini Andi Rukman berharap adanya penerapan aturan yang tegas dan jelas. Aturan yang dimaksud yakni terkait dengan kuota pengerjaan perusahaan lokal non pemerintah sebesar 30 persen. "Kita berharap keinginan Presiden bahwa dengan Permen 7 dari PU itu bahwa setiap pekerjaan yang di atas 100 milyar dikerjakan di daerah manapun itu wajib diberikan 30 persen ke pengusaha lokal NGO kalau itu diterapkan maka perusahaan-perusahaan NGO ini akan menyerap tenaga-tenaga teknik yang tadi," harapnya. Selain berharap pada penerapan aturan oleh Pemerintah, Gapensi juga sejauh ini berkomitmen mendekatkan diri dengan calon-calon SDM bidang keteknikan. Peningkatan kualitas SDM ini demi bisa bersaing dengan tenaga-tenaga dari luar. Salah satu tantangan dari program pembangunan infrastruktur adalah belum cukup tersedianya SDM baik dari jumlah maupun kualitasnya. Olehnya itu menurut Andi Rukman bisa berimbas pada kualitas konstruksi bangunan/proyek. Berdasarkan hal itulah Gapensi menggelar even bertajuk "Goes To Campus". Even ini hadir di Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) Makassar, Senin (2/12/2019). PNUP Makassar sendiri merupakan kampus keempat yang menjadi lokasi penyelenggaraan Gapensi Goes To Campus. Sebelumnya kegiatan serupa telah berlangsung di Universitas Balikpapan, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Adapun even Goes To Campus ini menghadirkan dua kegiatan utama yakni Carrier Workshop dan Seminar Nasional. Gapensi menggandeng sejumlah pihak dalam menyukseskan kegiatan ini seperti Pemprov Sulsel, Kementerian PUPR, dan Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (Gatensi). Kemudian juga bekerjsama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Indonesia, dan Indonesian Society of Steel Construction (ISSC). Perwakilan dari seluruh lembaga ini juga menjadi narasumber pada Carrier Workshop dan Seminar Nasional. Andi Rukman menambahkan bahwa tujuan utama kegiatan ini yakni mendekatkan pelaku atau pengusaha konstruksi dengan calon-calon SDM dari kalangan mahasiswa. "Gapensi menjadi pelopor bagaimana mendekatkan pengusaha ini dengan mahasiswa supaya adik-adik kita ini mencintai produk-produk dalam negeri," ucapnya. "Banyak adik-adik yang setelah selesai kuliah sulit mencari pekerjaan makanya Gapensi hadir supaya industri ini bisa tumbuh bukan hanya proyek infrastrukturnya tapi juga SDMnya," tutupnya. (tribun-timur.com)

Baca Selengkapnya