Gapensi Goes To Campus 2019 Hadir di PNUP Makassar, Ada Carrier Workshop

Selasa, 03 Desember 2019 15:44

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Gapensi Goes To Campus hadir di Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) Makassar, Senin (2/12/2019). Kegiatan ini diselenggarakan oleh DPP Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) dalam rangkaian menuju HUT ke-61. PNUP Makassar sendiri merupakan kampus keempat yang menjadi lokasi penyelenggaraan Gapensi Goes To Campus. Sebelumnya kegiatan serupa telah berlangsung di Universitas Balikpapan, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Tanjung Pura Pontianak. "Ini adalah bagian dari rangkaian HUT ke-61 Gapensi dan menuju Rapimnas nanti, Gapensi Goes To Campus diselenggarakan di tujuh Kampus dan PNUP ini menjadi kampus keempat," ucap Sekjen DPP Gapensi, Andi Rukman Karumpa. Adapun even Goes To Campus ini menghadirkan dua kegiatan utama yakni Carrier Workshop dan Seminar Nasional. Gapensi menggandeng sejumlah pihak dalam menyukseskan kegiatan ini seperti Pemprov Sulsel, Kementerian PUPR, dan Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (Gatensi). Kemudian juga bekerjsama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Indonesia, dan Indonesian Society of Steel Construction (ISSC). Perwakilan dari seluruh lembaga ini juga menjadi narasumber pada Carrier Workshop dan Seminar Nasional. Andi Rukman menambahkan bahwa tujuan utama kegiatan ini yakni mendekatkan pelaku atau pengusaha konstruksi dengan calon-calon SDM dari kalangan mahasiswa. "Gapensi menjadi pelopor bagaimana mendekatkan pengusaha ini dengan mahasiswa supaya adik-adik kita ini mencintai produk-produk dalam negeri," ucapnya. "Banyak adik-adik yang setelah selesai kuliah sulit mencari pekerjaan makanya Gapensi hadir supaya industri ini bisa tumbuh bukan hanya proyek infrastrukturnya tapi juga SDMnya," tambah Andi Rukman.(tribun-timur.com) Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @piyann__

Baca Selengkapnya

BUMN yang Garap Proyek di Bawah Rp100 M Akan Dilapor ke Menteri BUMN yang Garap Proyek di Bawah Rp100 M Akan Dilapor ke Menteri

Kamis, 19 Desember 2019 16:41

KBRN, Medan : BPP Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) meminta BPC Gapensi kabupaten/kota untuk mengawasi BUMN "nakal" di daerah yang masih mengerjakan proyek konstruksi dengan nilai dibawah Rp 100 miliar dan melaporkannya ke BPP. "Pemerintah sudah melarang BUMN untuk mengambil proyek dibawah Rp100 M. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 7/2019," tegas Ketua Umum BPP Gapensi, Iskandar Z Hartawi, di sela-sela acara Mukerda BPD Gapensi Sumut di Medan, Rabu (18/12/2019). Menurut Iskandar, aturan itu diterbitkan berkat perjuangan Gapensi. "Jadi, teman-teman kalau ada yang menemukan BUMN yang menggarap proyek dibawah Rp100 miliar, tolong laporkan ke kita," tegasnya. Dia menjelaskan, berdasarkan Permen PUPR 07/2019, pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp100 miliar ke bawah hanya bisa digarap oleh perusahaan non BUMN atau swasta baik yang berada di daerah maupun di luar daerah tersebut. Sementara Ketua Umum BPD Gapensi Sumut, Tiopan Manuasa (TM) Pardede menambahkan, sebelum ada Permen PUPR 07/2019, banyak BUMN di Sumut menggarap proyek dengan nilai Rp100 miliar ke bawah. Dengan aturan tersebut, TM Pardede berharap tidak ada lagi BUMN yang melanggarnya. Jika masih ditemukan ada BUMN melanggar aturan itu, Gapensi akan melaporkannya ke Menteri PUPR untuk membatalkan paket tersebut. "Biasanya kegiatan di Sumut yang sumber dananya dari APBN sering nilai paketnya Rp100 miliar ke bawah. Apakah itu kontruksi jalan dan sebagainya. Kalau ke depan ada BUMN yang menggarap proyek dibawah Rp100 miliar, akan kita laporkan ke menteri untuk dibatalkan paket pekerjaan tersebut," bebernya. Mukerda Gapensi 2019 mengambil tema "Bersatu Dalam Gerak dan Langkah Menghadapi Tantangan dan Peluang Diberlakuannnya UU No. 2/2017 tentang Jasa Kontruksi".

Baca Selengkapnya

MENJEMBATANI JURANG KONTRAKTOR BESAR DAN KECIL

Minggu, 20 September 2020 23:15

Surabaya, Ada banyak pekerjaaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang jasa kontruksi. Poin paling krusial adalah pemerataan proyek yang lebih adil kepada lebih 140 ribu kontraktor, sambil mengurangi ketimpangan domimasi rekanan yang ada di Jawa dan luar Jawa. Ketua Umum BPD Gapensi Jatim H. Agus Gendroyono, ST., MT menunjukkan gambar piramida terbalik terhadap kondisi hari ini. Sekitar 1% dari kontraktor kualifikasi besar menikmati 85% proyek yang ada di seluruh tanah air. Kondisi semakin diperparah oleh jurang antara kontraktor Jawa dan NonJawa. Bahkan banyak proyek besar di luar Jawa dimenangkan oleh kontraktor dari Jawa. Agus Gendroyono menyadari bahwa sistem yang ada sekarang masih memenangkan kontraktor yang berdasar pada harga termurah adalah cara terbaik untuk mencegah biaya proyek semakin membengkak dan tanpa kendali, tapi harus ada cara lain untuk melakukan pemerataan, dominasi kontraktor besar masih itu dan itu saja, belum memberikan ruang kepada rekanan kecil dan menengah untuk transfer tehnologi, manajerial dan sdm, sehingga kesempatan pemerataan belum terasa dan tercipta bagi pelaku usaha dimana proyek tersebut berada. Agus yang berasal dari keluarga sederhana mengakui bahwa sistem yang ada sekarang menyebabkan ia harus merangkak dari bawah untuk mewujudkan impian seorang kontraktor Indonesia. Anak seorang supir bus ini harus berkelana ke berbagai kota untuk mencicipi sekolah maupun mencari pekerjaan. Hanya untuk SMA saja ia harus pindah beberapa kali, dari Bojonegoro ke Batam dan kembali ke Bojonegoro lagi. Sedangkan sebagai kontraktor ia memulai dari Gresik. Prinsipnya, mencari pengalaman dan pendidikan harus sejalan. Selama 15 tahun, ia memulai dengan proyek yang hanya puluhan juta sampai mendapatkan proyek bernilai ratusan miliar. Dengan pengalaman dan pergulatan begitu lama dari bawah, Agus Gendroyono menyadari sengkarut ekonomi karena kita terlena oleh pemujaan terhadap egoisme dan kerakusan. Ia mengutip sebuah artikel Yudi Latief yang mengkhawatirkan kita semua terjebak pada statusquo yang mengukuhkan kemapanan, tanpa bisa kembali kepada upaya pemerataan dan keadilan. Oleh karena itu Agus Gendroyono beranggapan ini bukan hanya pekerjaan rumah pemerintah saja, tapi kita semua. Untuk itu Ketua Gapensi Jatim ini, menawarkan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Dia berharap lembaga yang kini sedang dibentuk pemerintah yaitu LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ) dapat memainkan peranan penting untuk mewujudkan mimpi Agus ini. Dengan judul “Mau dibawa ke mana Industri Konstruksi Nasional Kita” Agus Gendroyono memetakan kondisi jasa kontruksi saat ini dan arah yang dianggap terbaik untuk masa depan. Ia memulai menggambarkan apa yang dimaksud piramida terbalik saat ini. Kontraktor besar yang jumlahnya 1632 perusahan hanya 1%. Menengah sekitar 19 ribu perusahan atau 14% sedangkan kecil ada sekitar 116 ribu atau 85%. Sementara proyek besar senilai 357 Triliun dilaksanakan oleh kontraktor kualifikasi besar saja, sisanya yang 63,1 T digarap oleh kontraktor menengah dan kecil. Bisa dibayangkan ketimpangan ini. Padahal menurut Agus porsi ini bisa dilakukan dengan lebih adil kalau ada komitmen antara pemerintah bersama LPJK nanti untuk mengkaji ulang segmentasi pasar dan skala usaha bagi penyedia. Menurut Agus Gendroyono, optimalisasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) harus segera dilakukan dengan meng integrasikan tender berbasis kinerja penyedia terhadap semua stakeholder. Integrasi rantai pasok ber SNI, peralatan kerja yg efisien dan berstandar tinggi keselamatan, dan lain sebagainya. Tahap ini harus dimulai dengan memanfaatkan semua data elektronik setiap individu maupun badan usaha. Dengan demikian tidak ada data yang mubazir atau harus disiapkan berulang kali setiap tender dilakukan, bahkan dengan pokja yang sama. E-KTP, NPWP, NIB dan lain-lain sudah memiliki sumber data elektronik yang bisa menyederhanakan berbagai ketentuan, keberadaanya sudah bisa jadi indikator telusur, dengan tanpa harus menyajikan data berulang yang sering kali jadi hambatan pemenuhan data administratif bagi kontraktor kecil. Sistem lelang yang terinteggrasi merupakan jawaban atas penyederhanaan di atas, sekaligus mampu melibatkan kontraktor yang lebih luas dari seluruh tanah air. Ini akar masalah untuk memulai tahap berikutnya dalam mejembatani jurang antara kontraktor besar dan kecil maupun kontraktor di Jawa dan Luar Jawa. Dengan data elektronik yang mencantumkan pengalalaman kerja, kemampuan keuangan, kepemilikan peralatan dan SDM bersertifikat, akan bisa memacu pemerintah dan LPJK nanti untuk merampingkan piramida, dengan memberikan kesempatan dan kewajiban bagi kualifikasi kecil dan menengah. Bagaimana yang kecil bisa jadi menengah, dan yang menengah bisa naik kelas menjadi besar. Agus Gendroyono menyadari bahwa hal ini perlu dirumuskan bersama sehingga mendapat logaritma yang adil dan bertanggungjawab agar pemerataan dan keadilan bisa terwujud. Agus setuju dengan harapan bahwa akselarasi proyek-proyek strategis nasional yang ada di daerah menjadi cara ampuh untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi. Apalagi kalau kemitraan proyek besar dengan penyedia lokal sudah menjadi kewajiban bagi siapapun yang mengerjakan. Presiden sendiri, lanjut Agus Gendroyono, sudah memerintahkan bahwa proyek strategis nasional di daerah harus membuka lapangan kerja; baik untuk tenaga kerja, maupun dunia usaha termasuk di dalamnya jasa kontruksi. Ke depan proyek-proyek nasional, proyek daerah sampai ke proyek terkecil di tingkat desa dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntable tapi juga adil dn merata. Demikian Ketua BPD Gapensi Jatim H Agus Gendroyono ST, MT kepada pers hari ini.

Baca Selengkapnya

Bertemu JK, Gapensi Ingin Lebih Dilibatkan dalam Proyek Pemerintah

Jumat, 30 Agustus 2019 00:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia ( Gapensi) meminta kontraktor swasta lebih banyak dilibatkan dalam proyek infrastruktur pemerintah. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Badan Pimpinan Pusat Gapensi, Andi Rukman Karumpa usai bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. "147 ribu anggota Gapensi saat ini masih menanti Nawacita pembangunan infrastruktur, masih banyak yang belum kebagian (proyek)," ujar Andi di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (28/5/2018). Andi menyontohkan, dari 16 proyek pemerintah dengan nilai pembiayaan hampir Rp 6.000 triliun mayoritas dikerjakan kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "16 proyek itu kan gede-gede semua, dan itu semua dikerjakan oleh BUMN, cuma kan penugasan semua," kata Andi. Bahkan, kata Andi, dari 147 ribu anggota Gapensi, hanya 1 persen yang dilibatkan dalam proyek-proyek pemerintah. "147 ribu pelaku kontruksi (swasta) ada pada posisi 1 persen saja. 1 persen loh pengusaha besar (swasta)," kata dia. Padahal, kata Andi, soal kemampuan mengerjakan suatu proyek, kontraktor swasta juga tak kalah dengan kontraktor plat merah. "Bisa dong, kita juga mampu, kenapa enggak. Cuman memang kualifikasi untuk kelas itu kan didominasi BUMN, itu yang kepengin kita ubah dalam pangsa pasar itu," ujar dia.

Baca Selengkapnya
Laporan Utama
  • Bangkitkan Industri Konstruksi Nasional yang Mati Suri, Gapensi : Kita Harus Pakai Produk Negeri Sendiri

    POJOKSUMUT.com, MEDAN-Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) sangat prihatin dengan mati surinya beberapa industri konstruksi nasional karena serbuan material dan peralatan konstruksi dari luar negeri yang kualitasnya di bawah Standar Nasional Indonesia (SNI). Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, Iskandar Z. Hartawi mengimbau masyarakat jasa konstruksi tidak boleh menyerah begitu saja dengan serbuan material-material dan peralatan konstruksi dari luar negeri. Gapensi sebagai asosiasi jasa konstruksi nasional terbesar dan tertua di Indonesia bahkan di Asean, memiliki jaringan pengurus daerah di 34 provinsi dan pengurus cabang di lebih dari 512 kabupaten, mempunyai komitmen kuat untuk ikut mendukung kebangkitan industri konstruksi nasional. "Kami pengurus pusat dan daerah akan road show terus menerus ke seluruh daerah di 34 titik untuk mengampanyekan secara masif agar penggunaan material-material konstruksi produksi industri nasional dalam proyek-proyek yang kami kerjakan menjadi suatu keharusan. Kampanye ini kami khususkan dulu kepada anggota kami yang saat ini berjumlah lebih dari 32 ribu lebih perusahaan," ujarnya pada acara Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Badan Pengurus Daerah (BPD) Gapensi Sumut, di Medan, Rabu (18/12/2019) sore. Iskandar mengatakan Gapensi mengajak industri-industri rantai pasok nasional, baik BUMN maupun swasta nasional dan juga dari Kementerian Pekerjaan Umum serta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) mengampanyekan hal tersebut. Berdasarkan informasi dari anggota Gapensi di lapangan, selalu saja harga termurah yang menjadi pertimbangan dalam penentuan pemenang tender di proyek-proyek pemerintah. Hal itu selalu menjadi masalah dalam mendapatkan kualitas konstruksi yang baik. "Misalkan dalam penyediaan besi beton. Kita semua pasti mengenal istilah besi banci. Dikatakan besi 10 misalnya, tapi kenyataannya setelah diukur hanya 8 mm diameternya. Ini jelas tidak sesuai SNI belum lagi kualitas kekuatannya," ungkapnya. Bendahara Umum BPP Gapensi, Ken Pangestu menambahkan, saat ini di pasaran beredar begitu banyak besi-besi yang tidak jelas asal usulnya, dengan kualitas jauh di bawah standard SNI. Selain itu juga banyak ditemukan jenis-jenis besi dari luar negeri yang sebenarnya sudah mampu diproduksi di industri nasional. "Tentunya kondisi ini sangat memukul industri nasional untuk bisa berkembang dengan baik," ujar Ken yang juga dari Masyarakat Konstruksi Baja Indonesia. Dari data asosiasi baja ini, ternyata kurang lebih 50% pemakaian besi nasional saat ini dipenuhi oleh produksi impor, sementara kapasitas rata-rata industri besi nasional terpakai baru sekitar 60%. Pemerintah sebagai regulator juga harus dituntut memiliki komitmen dan usaha keras untuk membangun industri konstruksi nasional sejak saat perencanaan, yakni dengan mewajibkan penggunaan semua material dan peralatan konstruksi merupaka produksi nasional ber-SNI. Terlebih-lebih jika proyek tersebut bersumber dari dana APBN atau APBD. Saat ini Gepensi sedang mengembangkan sebuah aplikasi untuk mempertemukan kontraktor dengan industri rantai pasok yang akan memudahkan masyarakat jasa konstruksi khususnya anggota Gapensi, dalam mendapatkan material konstruksi dalam negeri yang ber-SNI. "Industri konstruksi dengan industri rantai pasok. Jadi kita mempertemukan di online dan offline supaya apa yang dibutuhkan teman-teman di industri konstruksi bisa dengan cepat dan mudah disupply oleh industri konstruksi itu sendiri. Jadi tidak ada alasan lagi kita pakai barang impor. Jadi kita harus membangun Indonesia itu dengan produk dalam negeri dan ber-SNI," tegasnya. Sementara itu, Ketua Umum BPD Gapensi Sumatera Utara, Tiopan Manuasa Pardede mengatakan, Mukerda BPD Gapensi Sumut dilakukan untuk mengevaluasi program kerja organisasi dan merancang program kerja ke depan. Dalam Mukerda dibahas berbagai permasalahan yang terjadi di dunia konstruksi selama tiga tahun terakhir. (nin/pojoksumut)

    Baca Selengkapnya
  • Pengusaha Konstruksi RI Kumpul Bahas Percepatan Infrastruktur

    Jakarta - Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) hari ini melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari 34 Badan Pengurus Daerah (BPD). Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P Roeslani dan Ketua Umum BPP Gapensi Iskandar Z. Hartawi, serta dibuka oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, menggantikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang sebelumnya dijadwalkan hadir. Rapimnas sebelumnya dibuka oleh laporan dari Sekjen Badan Pengurus Pusat Gapensi, Andi Rukman Karumpa. Dalam laporannya, Andi mengungkapkan bahwa Rapimnas Gapensi hari ini seharusnya dihadiri langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Namun, karena ada tugas mendampingi Presiden Joko Widodo ke Pekalongan, Rapimnas ini akhirnya hanya diwakili oleh Dirjen Bina Konstruksi mewakili pemerintah. "Jadwal Rapimnas hari ini ditentukan langsung oleh Menteri PUPR dan berjanji akan membawa langsung empat dirjennya. Namun karena harus mendampingi Bapak Presiden ke Pekalongan, dan Dirjen SDA dan Bina Marga sudah menunggu di Jawa Barat," ucapnya di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018). Adapun Rapimnas tahun ini mengusung tema peran Gapensi dalam percepatan Nawacita infrastruktur, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2017 yang profesional dan berintegritas. Infrastruktur diketahui menjadi cara pemerintah dalam memangkas biaya logistik di Indonesia dan peningkatan konektivitas, dalam rangka meningkatkan daya saing. Infrastruktur berupa jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, waduk, sarana irigasi menjadi urat nadi perekonomian. Hal ini diyakini bisa meningkatkan produktivitas perekonomian Indonesia. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, Iskandar Z Hartawi mengatakan, rantai pasok menjadi salah satu perhatian dalam melakukan percepatan konstruksi. Industri konstruksi yang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berkembang pesat memerlukan penguatan rantai pasok untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. "Tujuan adanya pengaturan rantai pasok sumber daya konstruksi agar tercipta produk konstruksi yang berkualitas, tercipta keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan, dan tercipta integrasi nilai tambah," ucapnya. (eds/dna)

    Baca Selengkapnya
  • Industri Konstruksi Nasional Mati Suri, Gapensi Kampanyekan Cintai Produk Dalam Negeri

    Pembangunan infrastruktur yang dikerjakan secara besar-besaran, ternyata belum mampu membangkitkan industri rantai pasok-nya. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) mengaku prihatin dengan mati suri-nya beberapa industri konstruksi nasional. Hal itu disampaikan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, Iskandar Z. Hartawi pada acara Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Badan Pengurus Daerah (BPD) Gapensi Sumut, di Medan, Rabu (18/12/2019). Iskandar Hartawi menegaskan bahwa masyarakat jasa konstruksi tidak boleh putus asa dan menyerah begitu saja dari serbuan material-material dan peralatan konstruksi dari luar negeri. Gapensi sebagai asosiasi jasa konstruksi nasional terbesar dan tertua di Indonesia bahkan di Asean, memiliki jaringan pengurus daerah di 34 provinsi dan pengurus cabang di lebih dari 512 kabupaten, mempunyai komitmen kuat untuk ikut mendukung kebangkitan industri konstruksi nasional. "Kami pengurus pusat dan daerah akan road show terus menerus ke seluruh daerah di 34 titik untuk mengkampanyekan secara masif agar penggunaan material-material konstruksi produksi industri nasional dalam proyek-proyek yang kami kerjakan menjadi suatu keharusan. Kampanye ini kami khususkan dulu kepada anggota kami yang saat ini berjumlah lebih dari 32 ribu lebih perusahaan," ujarnya. Dikatakan Iskandar Hartawi, pihaknya juga mengajak industri-industri rantai pasok nasional, baik BUMN maupun swasta nasional dan juga dari Kementerian Pekerjaan Umum serta LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional), dalam mengampanyekan hal tersebut. Berdasarkan informasi dari anggota Gapensi di lapangan, selalu saja harga termurah yang menjadi pertimbangan dalam penentuan pemenang tender di proyek-proyek pemerintah. Hal itu selalu menjadi masalah dalam mendapatkan kualitas konstruksi yang baik. "Misalkan dalam penyediaan besi beton. Kita semua pasti mengenal istilah besi banci. Dikatakan besi 10 misalnya, tapi kenyataannya setelah diukur hanya 8 mm diameternya. Ini jelas tidak sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia), belum lagi kualitas kekuatannya," ungkapnya. Bendahara Umum BPP Gapensi, Ken Pangestu menambahkan, saat ini di pasaran beredar begitu banyak besi-besi yang tidak jelas asal usulnya, dengan kualitas jauh di bawah standard SNI. Selain itu juga banyak ditemukan jenis-jenis besi dari luar negeri yang sebenarnya sudah mampu diproduksi di industri nasional. "Tentunya kondisi ini sangat memukul industri nasional untuk bisa berkembang dengan baik," ujar Ken yang juga dari Masyarakat Konstruksi Baja Indonesia. Dari data asosiasi baja ini, ternyata kurang lebih 50% pemakaian besi nasional saat ini dipenuhi oleh produksi impor, sementara kapasitas rata-rata industri besi nasional terpakai baru sekitar 60%. Untuk itu, Gapensi mengajak seluruh pemangku kepentingan dunia konstruksi nasional untuk bekerjasama dan memiliki komitmen kuat untuk memakai produksi nasional ber-SNI. Pemerintah sebagai regulator juga harus dituntut memiliki komitmen dan usaha keras untuk membangun industri konstruksi nasional sejak saat perencanaan, yakni dengan mewajibkan penggunaan semua material dan peralatan konstruksi merupaka produksi nasional ber-SNI. Terlebih-lebih jika proyek tersebut bersumber dari dana APBN atau APBD. Saat ini Gapensi sedang mengembangkan sebuah aplikasi untuk mempertemukan kontraktor dengan industri rantai pasok yang akan memudahkan masyarakat jasa konstruksi khususnya anggota Gapensi, dalam mendapatkan material konstruksi dalam negeri yang ber-SNI. "Industri konstruksi dengan industri rantai pasok. Jadi kita mempertemukan di online dan offline supaya apa yang dibutuhkan teman-teman di industri konstruksi bisa dengan cepat dan mudah disupply oleh industri konstruksi itu sendiri. Jadi tidak ada alasan lagi kita pakai barang impor. Jadi kita harus membangun Indonesia itu dengan produk dalam negeri dan ber-SNI," tegasnya. Sebelumnya, Ketua Umum BPD Gapensi Sumatera Utara, Tiopan Manuasa Pardede mengatakan, Mukerda BPD Gapensi Sumut dilakukan untuk mengevaluasi program kerja organisasi dan merancang program kerja ke depan. Dalam Mukerda dibahas berbagai permasalahan yang terjadi di dunia konstruksi selama tiga tahun terakhir. "Kita juga akan menampung pokok-pokok pikiran anggota untuk program kerja 2020," kata TM Pardede. (ts-24)

    Baca Selengkapnya
Topik Terhangat
Sekjen Gapensi: BUMN Mendominasi, Serapan Lulusan Teknik Makin Miris

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pertumbuhan positif jumlah proyek infrastruktur di Indonesia dianggap tidak sebanding dengan penyerapan Sumber Daya Manusia (SDM). Kondisi ini menurut catatan Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) lantaran pengerjaan infrastruktur kini dimonopoli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPP Gapensi, Andi Rukman Karumpa, mengungkapkan jika hal ini berdampak pada minimnya peluang kerja mahasiswa lulusan Teknik dalam negeri. "Menurut saya masih sangat kecil, pertama memang kenapa kecil karena sebagian besar pengerjaan-pengerjaan mega proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan BUMN," ucapnya saat ditemui di Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) Makassar, Senin (2/12/2019). Monopoli ini dimaksud lantaran perusahaan BUMN telah memiliki kerangka kerja yang cukup lengkap. Seperti memiliki pasokan tenaga kerja hingga logistik. "Perusahaan BUMN itu mereka sudah punya tenaga jadi betul-betul sudah mengusai rantai pasok, punya tenaganya, punya materialnya, punya duitnya, punya logistiknya," tambahnya. Untuk memutus rantai ini Andi Rukman berharap adanya penerapan aturan yang tegas dan jelas. Aturan yang dimaksud yakni terkait dengan kuota pengerjaan perusahaan lokal non pemerintah sebesar 30 persen. "Kita berharap keinginan Presiden bahwa dengan Permen 7 dari PU itu bahwa setiap pekerjaan yang di atas 100 milyar dikerjakan di daerah manapun itu wajib diberikan 30 persen ke pengusaha lokal NGO kalau itu diterapkan maka perusahaan-perusahaan NGO ini akan menyerap tenaga-tenaga teknik yang tadi," harapnya. Selain berharap pada penerapan aturan oleh Pemerintah, Gapensi juga sejauh ini berkomitmen mendekatkan diri dengan calon-calon SDM bidang keteknikan. Peningkatan kualitas SDM ini demi bisa bersaing dengan tenaga-tenaga dari luar. Salah satu tantangan dari program pembangunan infrastruktur adalah belum cukup tersedianya SDM baik dari jumlah maupun kualitasnya. Olehnya itu menurut Andi Rukman bisa berimbas pada kualitas konstruksi bangunan/proyek. Berdasarkan hal itulah Gapensi menggelar even bertajuk "Goes To Campus". Even ini hadir di Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) Makassar, Senin (2/12/2019). PNUP Makassar sendiri merupakan kampus keempat yang menjadi lokasi penyelenggaraan Gapensi Goes To Campus. Sebelumnya kegiatan serupa telah berlangsung di Universitas Balikpapan, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Adapun even Goes To Campus ini menghadirkan dua kegiatan utama yakni Carrier Workshop dan Seminar Nasional. Gapensi menggandeng sejumlah pihak dalam menyukseskan kegiatan ini seperti Pemprov Sulsel, Kementerian PUPR, dan Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (Gatensi). Kemudian juga bekerjsama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Indonesia, dan Indonesian Society of Steel Construction (ISSC). Perwakilan dari seluruh lembaga ini juga menjadi narasumber pada Carrier Workshop dan Seminar Nasional. Andi Rukman menambahkan bahwa tujuan utama kegiatan ini yakni mendekatkan pelaku atau pengusaha konstruksi dengan calon-calon SDM dari kalangan mahasiswa. "Gapensi menjadi pelopor bagaimana mendekatkan pengusaha ini dengan mahasiswa supaya adik-adik kita ini mencintai produk-produk dalam negeri," ucapnya. "Banyak adik-adik yang setelah selesai kuliah sulit mencari pekerjaan makanya Gapensi hadir supaya industri ini bisa tumbuh bukan hanya proyek infrastrukturnya tapi juga SDMnya," tutupnya. (tribun-timur.com)

Baca Selengkapnya