Tentang Gapensi
GAPENSI adalah Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional, didirikan di Tretes Provinsi Jawa Timur pada tanggal 8 Januari 1959, merupakna Asosisasi Jasa Konstruksi tertua dan terbesar di Indonesia. GAPENSI juga adalah Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan merupakan Anggota Kelompok Unsur Perusahaan Jasa Konstruksi pada Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau LPJKN yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomer 18 Tahun 1999. Saat ini anggota GAPENSI sebanyak 42.102 perusahaan kontraktor,terdiri dari golongan kecil, menengah dan besar yang terbesar di seluruh Indonesia di 34 Provinsi dan 473 Kabupaten/Kota. Sebagai Asosiasi Jasa konstrusi, GAPENSI menyelenggarakan Program-program pendidikan dan pelatihan bagi anggota serta memberikan berbagai informasi terkini tentang produk, teknologi konstruksi dan peluang pasar untuk anggotanya.GAPENSI telah menerima KADIN AWARD "NUGRAHA ADHIKA" sebagai Asosiasi Peringkat Terbaik 1 Anggota Luar Biasa KADIN Indonesia. Pemilihan Badan Pimpian Pusat GAPENSI dilakukan melalui MUNAS yang dilakukan setiap 5 Tehun sekali sesuai ketentuan yang di lakukan dalam Anggota dasar dan Anggota Rumah Tangga GAPENSI.
Baca Selengkapnya
Pengurus Gapensi Pusat
Berita Gapensi Pusat

Gapensi Goes To Campus 2019 Hadir di PNUP Makassar, Ada Carrier Workshop

Selasa, 03 Desember 2019 15:44

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Gapensi Goes To Campus hadir di Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) Makassar, Senin (2/12/2019). Kegiatan ini diselenggarakan oleh DPP Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) dalam rangkaian menuju HUT ke-61. PNUP Makassar sendiri merupakan kampus keempat yang menjadi lokasi penyelenggaraan Gapensi Goes To Campus. Sebelumnya kegiatan serupa telah berlangsung di Universitas Balikpapan, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Tanjung Pura Pontianak. "Ini adalah bagian dari rangkaian HUT ke-61 Gapensi dan menuju Rapimnas nanti, Gapensi Goes To Campus diselenggarakan di tujuh Kampus dan PNUP ini menjadi kampus keempat," ucap Sekjen DPP Gapensi, Andi Rukman Karumpa. Adapun even Goes To Campus ini menghadirkan dua kegiatan utama yakni Carrier Workshop dan Seminar Nasional. Gapensi menggandeng sejumlah pihak dalam menyukseskan kegiatan ini seperti Pemprov Sulsel, Kementerian PUPR, dan Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (Gatensi). Kemudian juga bekerjsama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Indonesia, dan Indonesian Society of Steel Construction (ISSC). Perwakilan dari seluruh lembaga ini juga menjadi narasumber pada Carrier Workshop dan Seminar Nasional. Andi Rukman menambahkan bahwa tujuan utama kegiatan ini yakni mendekatkan pelaku atau pengusaha konstruksi dengan calon-calon SDM dari kalangan mahasiswa. "Gapensi menjadi pelopor bagaimana mendekatkan pengusaha ini dengan mahasiswa supaya adik-adik kita ini mencintai produk-produk dalam negeri," ucapnya. "Banyak adik-adik yang setelah selesai kuliah sulit mencari pekerjaan makanya Gapensi hadir supaya industri ini bisa tumbuh bukan hanya proyek infrastrukturnya tapi juga SDMnya," tambah Andi Rukman.(tribun-timur.com) Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @piyann__

Baca Selengkapnya

BUMN yang Garap Proyek di Bawah Rp100 M Akan Dilapor ke Menteri BUMN yang Garap Proyek di Bawah Rp100 M Akan Dilapor ke Menteri

Kamis, 19 Desember 2019 16:41

KBRN, Medan : BPP Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) meminta BPC Gapensi kabupaten/kota untuk mengawasi BUMN "nakal" di daerah yang masih mengerjakan proyek konstruksi dengan nilai dibawah Rp 100 miliar dan melaporkannya ke BPP. "Pemerintah sudah melarang BUMN untuk mengambil proyek dibawah Rp100 M. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 7/2019," tegas Ketua Umum BPP Gapensi, Iskandar Z Hartawi, di sela-sela acara Mukerda BPD Gapensi Sumut di Medan, Rabu (18/12/2019). Menurut Iskandar, aturan itu diterbitkan berkat perjuangan Gapensi. "Jadi, teman-teman kalau ada yang menemukan BUMN yang menggarap proyek dibawah Rp100 miliar, tolong laporkan ke kita," tegasnya. Dia menjelaskan, berdasarkan Permen PUPR 07/2019, pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp100 miliar ke bawah hanya bisa digarap oleh perusahaan non BUMN atau swasta baik yang berada di daerah maupun di luar daerah tersebut. Sementara Ketua Umum BPD Gapensi Sumut, Tiopan Manuasa (TM) Pardede menambahkan, sebelum ada Permen PUPR 07/2019, banyak BUMN di Sumut menggarap proyek dengan nilai Rp100 miliar ke bawah. Dengan aturan tersebut, TM Pardede berharap tidak ada lagi BUMN yang melanggarnya. Jika masih ditemukan ada BUMN melanggar aturan itu, Gapensi akan melaporkannya ke Menteri PUPR untuk membatalkan paket tersebut. "Biasanya kegiatan di Sumut yang sumber dananya dari APBN sering nilai paketnya Rp100 miliar ke bawah. Apakah itu kontruksi jalan dan sebagainya. Kalau ke depan ada BUMN yang menggarap proyek dibawah Rp100 miliar, akan kita laporkan ke menteri untuk dibatalkan paket pekerjaan tersebut," bebernya. Mukerda Gapensi 2019 mengambil tema "Bersatu Dalam Gerak dan Langkah Menghadapi Tantangan dan Peluang Diberlakuannnya UU No. 2/2017 tentang Jasa Kontruksi".

Baca Selengkapnya

MENJEMBATANI JURANG KONTRAKTOR BESAR DAN KECIL

Minggu, 20 September 2020 23:15

Surabaya, Ada banyak pekerjaaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang jasa kontruksi. Poin paling krusial adalah pemerataan proyek yang lebih adil kepada lebih 140 ribu kontraktor, sambil mengurangi ketimpangan domimasi rekanan yang ada di Jawa dan luar Jawa. Ketua Umum BPD Gapensi Jatim H. Agus Gendroyono, ST., MT menunjukkan gambar piramida terbalik terhadap kondisi hari ini. Sekitar 1% dari kontraktor kualifikasi besar menikmati 85% proyek yang ada di seluruh tanah air. Kondisi semakin diperparah oleh jurang antara kontraktor Jawa dan NonJawa. Bahkan banyak proyek besar di luar Jawa dimenangkan oleh kontraktor dari Jawa. Agus Gendroyono menyadari bahwa sistem yang ada sekarang masih memenangkan kontraktor yang berdasar pada harga termurah adalah cara terbaik untuk mencegah biaya proyek semakin membengkak dan tanpa kendali, tapi harus ada cara lain untuk melakukan pemerataan, dominasi kontraktor besar masih itu dan itu saja, belum memberikan ruang kepada rekanan kecil dan menengah untuk transfer tehnologi, manajerial dan sdm, sehingga kesempatan pemerataan belum terasa dan tercipta bagi pelaku usaha dimana proyek tersebut berada. Agus yang berasal dari keluarga sederhana mengakui bahwa sistem yang ada sekarang menyebabkan ia harus merangkak dari bawah untuk mewujudkan impian seorang kontraktor Indonesia. Anak seorang supir bus ini harus berkelana ke berbagai kota untuk mencicipi sekolah maupun mencari pekerjaan. Hanya untuk SMA saja ia harus pindah beberapa kali, dari Bojonegoro ke Batam dan kembali ke Bojonegoro lagi. Sedangkan sebagai kontraktor ia memulai dari Gresik. Prinsipnya, mencari pengalaman dan pendidikan harus sejalan. Selama 15 tahun, ia memulai dengan proyek yang hanya puluhan juta sampai mendapatkan proyek bernilai ratusan miliar. Dengan pengalaman dan pergulatan begitu lama dari bawah, Agus Gendroyono menyadari sengkarut ekonomi karena kita terlena oleh pemujaan terhadap egoisme dan kerakusan. Ia mengutip sebuah artikel Yudi Latief yang mengkhawatirkan kita semua terjebak pada statusquo yang mengukuhkan kemapanan, tanpa bisa kembali kepada upaya pemerataan dan keadilan. Oleh karena itu Agus Gendroyono beranggapan ini bukan hanya pekerjaan rumah pemerintah saja, tapi kita semua. Untuk itu Ketua Gapensi Jatim ini, menawarkan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Dia berharap lembaga yang kini sedang dibentuk pemerintah yaitu LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ) dapat memainkan peranan penting untuk mewujudkan mimpi Agus ini. Dengan judul “Mau dibawa ke mana Industri Konstruksi Nasional Kita” Agus Gendroyono memetakan kondisi jasa kontruksi saat ini dan arah yang dianggap terbaik untuk masa depan. Ia memulai menggambarkan apa yang dimaksud piramida terbalik saat ini. Kontraktor besar yang jumlahnya 1632 perusahan hanya 1%. Menengah sekitar 19 ribu perusahan atau 14% sedangkan kecil ada sekitar 116 ribu atau 85%. Sementara proyek besar senilai 357 Triliun dilaksanakan oleh kontraktor kualifikasi besar saja, sisanya yang 63,1 T digarap oleh kontraktor menengah dan kecil. Bisa dibayangkan ketimpangan ini. Padahal menurut Agus porsi ini bisa dilakukan dengan lebih adil kalau ada komitmen antara pemerintah bersama LPJK nanti untuk mengkaji ulang segmentasi pasar dan skala usaha bagi penyedia. Menurut Agus Gendroyono, optimalisasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) harus segera dilakukan dengan meng integrasikan tender berbasis kinerja penyedia terhadap semua stakeholder. Integrasi rantai pasok ber SNI, peralatan kerja yg efisien dan berstandar tinggi keselamatan, dan lain sebagainya. Tahap ini harus dimulai dengan memanfaatkan semua data elektronik setiap individu maupun badan usaha. Dengan demikian tidak ada data yang mubazir atau harus disiapkan berulang kali setiap tender dilakukan, bahkan dengan pokja yang sama. E-KTP, NPWP, NIB dan lain-lain sudah memiliki sumber data elektronik yang bisa menyederhanakan berbagai ketentuan, keberadaanya sudah bisa jadi indikator telusur, dengan tanpa harus menyajikan data berulang yang sering kali jadi hambatan pemenuhan data administratif bagi kontraktor kecil. Sistem lelang yang terinteggrasi merupakan jawaban atas penyederhanaan di atas, sekaligus mampu melibatkan kontraktor yang lebih luas dari seluruh tanah air. Ini akar masalah untuk memulai tahap berikutnya dalam mejembatani jurang antara kontraktor besar dan kecil maupun kontraktor di Jawa dan Luar Jawa. Dengan data elektronik yang mencantumkan pengalalaman kerja, kemampuan keuangan, kepemilikan peralatan dan SDM bersertifikat, akan bisa memacu pemerintah dan LPJK nanti untuk merampingkan piramida, dengan memberikan kesempatan dan kewajiban bagi kualifikasi kecil dan menengah. Bagaimana yang kecil bisa jadi menengah, dan yang menengah bisa naik kelas menjadi besar. Agus Gendroyono menyadari bahwa hal ini perlu dirumuskan bersama sehingga mendapat logaritma yang adil dan bertanggungjawab agar pemerataan dan keadilan bisa terwujud. Agus setuju dengan harapan bahwa akselarasi proyek-proyek strategis nasional yang ada di daerah menjadi cara ampuh untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi. Apalagi kalau kemitraan proyek besar dengan penyedia lokal sudah menjadi kewajiban bagi siapapun yang mengerjakan. Presiden sendiri, lanjut Agus Gendroyono, sudah memerintahkan bahwa proyek strategis nasional di daerah harus membuka lapangan kerja; baik untuk tenaga kerja, maupun dunia usaha termasuk di dalamnya jasa kontruksi. Ke depan proyek-proyek nasional, proyek daerah sampai ke proyek terkecil di tingkat desa dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntable tapi juga adil dn merata. Demikian Ketua BPD Gapensi Jatim H Agus Gendroyono ST, MT kepada pers hari ini.

Baca Selengkapnya

Bertemu JK, Gapensi Ingin Lebih Dilibatkan dalam Proyek Pemerintah

Jumat, 30 Agustus 2019 00:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia ( Gapensi) meminta kontraktor swasta lebih banyak dilibatkan dalam proyek infrastruktur pemerintah. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Badan Pimpinan Pusat Gapensi, Andi Rukman Karumpa usai bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. "147 ribu anggota Gapensi saat ini masih menanti Nawacita pembangunan infrastruktur, masih banyak yang belum kebagian (proyek)," ujar Andi di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (28/5/2018). Andi menyontohkan, dari 16 proyek pemerintah dengan nilai pembiayaan hampir Rp 6.000 triliun mayoritas dikerjakan kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "16 proyek itu kan gede-gede semua, dan itu semua dikerjakan oleh BUMN, cuma kan penugasan semua," kata Andi. Bahkan, kata Andi, dari 147 ribu anggota Gapensi, hanya 1 persen yang dilibatkan dalam proyek-proyek pemerintah. "147 ribu pelaku kontruksi (swasta) ada pada posisi 1 persen saja. 1 persen loh pengusaha besar (swasta)," kata dia. Padahal, kata Andi, soal kemampuan mengerjakan suatu proyek, kontraktor swasta juga tak kalah dengan kontraktor plat merah. "Bisa dong, kita juga mampu, kenapa enggak. Cuman memang kualifikasi untuk kelas itu kan didominasi BUMN, itu yang kepengin kita ubah dalam pangsa pasar itu," ujar dia.

Baca Selengkapnya
Agenda Gapensi Pusat