Tentang Gapensi
GAPENSI adalah Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional, didirikan di Tretes Provinsi Jawa Timur pada tanggal 8 Januari 1959, merupakna Asosisasi Jasa Konstruksi tertua dan terbesar di Indonesia. GAPENSI juga adalah Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan merupakan Anggota Kelompok Unsur Perusahaan Jasa Konstruksi pada Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau LPJKN yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomer 18 Tahun 1999. Saat ini anggota GAPENSI sebanyak 42.102 perusahaan kontraktor,terdiri dari golongan kecil, menengah dan besar yang terbesar di seluruh Indonesia di 34 Provinsi dan 473 Kabupaten/Kota. Sebagai Asosiasi Jasa konstrusi, GAPENSI menyelenggarakan Program-program pendidikan dan pelatihan bagi anggota serta memberikan berbagai informasi terkini tentang produk, teknologi konstruksi dan peluang pasar untuk anggotanya.GAPENSI telah menerima KADIN AWARD "NUGRAHA ADHIKA" sebagai Asosiasi Peringkat Terbaik 1 Anggota Luar Biasa KADIN Indonesia. Pemilihan Badan Pimpian Pusat GAPENSI dilakukan melalui MUNAS yang dilakukan setiap 5 Tehun sekali sesuai ketentuan yang di lakukan dalam Anggota dasar dan Anggota Rumah Tangga GAPENSI.
Baca Selengkapnya
Pengurus Gapensi Pusat
Berita Gapensi Pusat

Gapensi Goes To Campus 2019 Hadir di PNUP Makassar, Ada Carrier Workshop

Selasa, 03 Desember 2019 15:44

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Gapensi Goes To Campus hadir di Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) Makassar, Senin (2/12/2019). Kegiatan ini diselenggarakan oleh DPP Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) dalam rangkaian menuju HUT ke-61. PNUP Makassar sendiri merupakan kampus keempat yang menjadi lokasi penyelenggaraan Gapensi Goes To Campus. Sebelumnya kegiatan serupa telah berlangsung di Universitas Balikpapan, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Tanjung Pura Pontianak. "Ini adalah bagian dari rangkaian HUT ke-61 Gapensi dan menuju Rapimnas nanti, Gapensi Goes To Campus diselenggarakan di tujuh Kampus dan PNUP ini menjadi kampus keempat," ucap Sekjen DPP Gapensi, Andi Rukman Karumpa. Adapun even Goes To Campus ini menghadirkan dua kegiatan utama yakni Carrier Workshop dan Seminar Nasional. Gapensi menggandeng sejumlah pihak dalam menyukseskan kegiatan ini seperti Pemprov Sulsel, Kementerian PUPR, dan Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (Gatensi). Kemudian juga bekerjsama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Indonesia, dan Indonesian Society of Steel Construction (ISSC). Perwakilan dari seluruh lembaga ini juga menjadi narasumber pada Carrier Workshop dan Seminar Nasional. Andi Rukman menambahkan bahwa tujuan utama kegiatan ini yakni mendekatkan pelaku atau pengusaha konstruksi dengan calon-calon SDM dari kalangan mahasiswa. "Gapensi menjadi pelopor bagaimana mendekatkan pengusaha ini dengan mahasiswa supaya adik-adik kita ini mencintai produk-produk dalam negeri," ucapnya. "Banyak adik-adik yang setelah selesai kuliah sulit mencari pekerjaan makanya Gapensi hadir supaya industri ini bisa tumbuh bukan hanya proyek infrastrukturnya tapi juga SDMnya," tambah Andi Rukman.(tribun-timur.com) Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @piyann__

Baca Selengkapnya

BUMN yang Garap Proyek di Bawah Rp100 M Akan Dilapor ke Menteri BUMN yang Garap Proyek di Bawah Rp100 M Akan Dilapor ke Menteri

Kamis, 19 Desember 2019 16:41

KBRN, Medan : BPP Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) meminta BPC Gapensi kabupaten/kota untuk mengawasi BUMN "nakal" di daerah yang masih mengerjakan proyek konstruksi dengan nilai dibawah Rp 100 miliar dan melaporkannya ke BPP. "Pemerintah sudah melarang BUMN untuk mengambil proyek dibawah Rp100 M. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 7/2019," tegas Ketua Umum BPP Gapensi, Iskandar Z Hartawi, di sela-sela acara Mukerda BPD Gapensi Sumut di Medan, Rabu (18/12/2019). Menurut Iskandar, aturan itu diterbitkan berkat perjuangan Gapensi. "Jadi, teman-teman kalau ada yang menemukan BUMN yang menggarap proyek dibawah Rp100 miliar, tolong laporkan ke kita," tegasnya. Dia menjelaskan, berdasarkan Permen PUPR 07/2019, pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp100 miliar ke bawah hanya bisa digarap oleh perusahaan non BUMN atau swasta baik yang berada di daerah maupun di luar daerah tersebut. Sementara Ketua Umum BPD Gapensi Sumut, Tiopan Manuasa (TM) Pardede menambahkan, sebelum ada Permen PUPR 07/2019, banyak BUMN di Sumut menggarap proyek dengan nilai Rp100 miliar ke bawah. Dengan aturan tersebut, TM Pardede berharap tidak ada lagi BUMN yang melanggarnya. Jika masih ditemukan ada BUMN melanggar aturan itu, Gapensi akan melaporkannya ke Menteri PUPR untuk membatalkan paket tersebut. "Biasanya kegiatan di Sumut yang sumber dananya dari APBN sering nilai paketnya Rp100 miliar ke bawah. Apakah itu kontruksi jalan dan sebagainya. Kalau ke depan ada BUMN yang menggarap proyek dibawah Rp100 miliar, akan kita laporkan ke menteri untuk dibatalkan paket pekerjaan tersebut," bebernya. Mukerda Gapensi 2019 mengambil tema "Bersatu Dalam Gerak dan Langkah Menghadapi Tantangan dan Peluang Diberlakuannnya UU No. 2/2017 tentang Jasa Kontruksi".

Baca Selengkapnya

GAPENSI : IBU KOTA NEGARA BARU HARUS DIBENTUK SATU BADAN OTORITA KHUSUS DAN JADIKAN IKN SEBAGAI MOMENTUM KEBANGKITAN INDUSTRI KONSTRUKSI NASIONAL

Kamis, 12 Desember 2019 18:44

Hari ini (Kamis/12 Dec 19) GAPENSI kembali diminta untuk memberikan masukan pemikiran di dalam rencana pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) di Kalimantan Timur, terkhusus tentang kesiapan pelaksana jasa konstruksi nasional guna mendukung pembangunan IKN. Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPera di Kota Balikpapan. Fokus Group Discussion (FGD) ini bertujuan untuk melakukan identifikasi potensi rantai pasok sumber daya konstruksi di Kalimantan Timur. Dalam FGD ini GAPENSI secara lengkap memberikan beberapa point masukan agar bisa dilakukan langkah-langkah lebih baik, antara lain: 1. Diusulkan terbentuknya hanya satu badan otorita khusus pengelolaan pembangunan IKN, saat ini masyarakat agak bingung karena proses sosialisasi dilakukan oleh beberapa kementrian, yang terkadang sering saling tumpang tindih. 2. Rantai pasok harus disiapkan dulu dari hulu ke hilir, dengan tujuan penguatan industri nasional yang berkelanjutan. 3. Pembangunan di rencanakan secara komprehensif dan holistik, tidak hanya berorientasi pada hasil tapi juga berorientasi pada proses sebagai sarana membangun kapasitas bangsa. 4. Melibatkan secara maksimal seluruh potensi dalam negeri baik itu material, peralatan, teknologi dan sumber daya manusia. 5. Rekomendasi engineering/metode : secara umum, wilayah Kalimantan Timur merupakan tanah khusus misal : berbukit-bukit, lahan gambut, clay shale, pelapisan batu bara muda. Perlu studi intensif dari ahli sebelum melakukan perencanaan tapak : agar bisa diantisipasi baik secara teknologi, biaya dan lain-lain. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal BPP GAPENSI, Dandung S. Harninto di depan peserta diskusi tersebut menegaskan bahwa : jika nanti pembangunan IKN benar-benar dilaksanakan, maka rakyat Kaltim harus benar-benar terlibat, baik itu sebagai tenaga ahli, tenaga trampil bahkan harus aktif terlibat di dalam rantai pasok konstruksinya. Untuk itu tenaga-tenaga kerja di Kaltim harus benar-benar disiapkan sejak awal, dengan berpakai program peningkatan kapasitas SDM secama massif dengan memperkuat link and match antara perguruan tingggi dan pelaku industri konstruksi. Sementara itu Yolanda, Kepala sub-direktorat Peralatan dan Material Konstruksi PUPera memberikan gambaran supply dan demand rantai pasok konstruksi, dimana dengan adanya IKN ini Kalimantan akan sangat memerlukan sangat banyak sumber daya manusia, peralatan dan material konstruksi, dan mendorong agar kesempatan ini bisa digunakan oleh pengusaha-pengusaha Kalimantan Timur untuk bisa menangkap peluang bisnisnya. Sedangkan dari ISSC (Indonesia Society of Steel Construction), Singgih Wasesa lebih mendorong agar proyek IKN ini bisa menjadi moment kebangkitan industri nasional khususnya industri besi-baja dengan penggunaan produksi sesuai standard SNI. Karena semakin hari industri ini semakin berat kondisinya akibat serbuan barang-barang yang diproduksi tidak sesuai standard dan banjirnya import besi-baja import dengan harga sangat murah. “Proyek IKN ini harus menggunakan produksi yang ber-SNI, agar industri konstruksi kita hidup kembali”, tegas Singgih.

Baca Selengkapnya

Bertemu JK, Gapensi Ingin Lebih Dilibatkan dalam Proyek Pemerintah

Jumat, 30 Agustus 2019 00:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia ( Gapensi) meminta kontraktor swasta lebih banyak dilibatkan dalam proyek infrastruktur pemerintah. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Badan Pimpinan Pusat Gapensi, Andi Rukman Karumpa usai bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. "147 ribu anggota Gapensi saat ini masih menanti Nawacita pembangunan infrastruktur, masih banyak yang belum kebagian (proyek)," ujar Andi di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (28/5/2018). Andi menyontohkan, dari 16 proyek pemerintah dengan nilai pembiayaan hampir Rp 6.000 triliun mayoritas dikerjakan kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "16 proyek itu kan gede-gede semua, dan itu semua dikerjakan oleh BUMN, cuma kan penugasan semua," kata Andi. Bahkan, kata Andi, dari 147 ribu anggota Gapensi, hanya 1 persen yang dilibatkan dalam proyek-proyek pemerintah. "147 ribu pelaku kontruksi (swasta) ada pada posisi 1 persen saja. 1 persen loh pengusaha besar (swasta)," kata dia. Padahal, kata Andi, soal kemampuan mengerjakan suatu proyek, kontraktor swasta juga tak kalah dengan kontraktor plat merah. "Bisa dong, kita juga mampu, kenapa enggak. Cuman memang kualifikasi untuk kelas itu kan didominasi BUMN, itu yang kepengin kita ubah dalam pangsa pasar itu," ujar dia.

Baca Selengkapnya
Agenda Gapensi Pusat