• img news
    JK Panggil Menteri PUPR soal Proyek untuk Pengusaha

    Jakarta - Usai menerima laporan Pimpinan Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) soal keterlibatan swasta dalam menjalankan program infrastruktur di program Nawa Cita, Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) langsung memanggil Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Basuki memberi klarifikasi soal laporan Gapensi. Pagi tadi Gapensi menemui Wapres JK dan meminta agar proyek infrastruktur pemerintah di bawah Rp 100 miliar diserahkan ke pengusaha. Menurut Basuki apa yang disampaikan Gapensi sudah berjalan. "Sudah berjalan sebenarnya cuma mungkin di tertulis mau saya bikin," ujar Basuki usai menemui Wapres JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018). Basuki menjelaskan kebijakan soal proyek di bawah Rp 100 miliar yang diserahkan ke swasta tidak dibuat dalam bentuk peraturan menteri. Aturan tersebut hanya berbentuk surat edaran, dan sudah berjalan. "Sudah (berjalan) sekarang kan BUMN nggak ada yang di bawah Rp 100 miliar, apalagi di PU, itu di jalan di Bina Marga itu sudah dominan swasta," katanya. Yang jelas, Basuki tidak menampik jika ada BUMN yang mengelola proyek di bawah Rp 100 miliar. "Mungkin satu atau dua BUMN yang kecil-kecil, Istaka Karya yang baru mati suri itu, baru mau bangkit," tuturnya. "Di bawah Rp 100 miliar kebanyakan BUMN sudah nggak ambil lagi," lanjutnya. Basuki juga menepis pernyataan Sekjen Gapensi Andi Rukman Karumpa yang menyebut 147.000 pelaku konstruksi hanya 1 persen yang dilibatkan dalam proyek pemerintah. "Nggak, nggak, kalau di PU pasti nggak betul, kalau saya kasih data-datanya pasti kaget," ucapnya. Saat dimintai jumlah datanya, Basuki mengaku belum dapat menyebutkan, namun menurutnya lebih dari 70 persen proyek jalan khususnya di Bina Marga sudah dikelola swasta. "Wah lebih dari 70 persen, kalau di jalan. Iya (proyek) jalan, untuk air juga gitu, kecuali bendungan. Bendungan itu tidak ada swasta yang bisa berdiri sendiri,ada aturan LKPP, PERPRES. Tapi kalau 8 bendungan selesai tahun 2018 ini, kan semua KSO-KSO swasta, BUMN, KSO, BUMN, KSO, swasta," tuturnya. (nvl/hns)

    Baca Selengkapnya
  • img news
    Puluhan Ribu Kontraktor RI Gulung Tikar karena Tak Kebagian Proyek

    Jakarta - Jumlah kontraktor swasta nasional tergabung Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mengalami penyusutan tajam. Saat ini, jumlah anggota sekitar 35 ribu, padahal sebelumnya di kisaran 70 ribu-hingga 80 ribu anggota. "Kisarannya 35 ribuan sekarang, dulu kisaran 70-80 ribu. Jadi memang turunnya drastis," kata Wakil Ketua Umum III Bambang Rahmadi saat dihubungi detikFinance, Senin (7/1/2019). Bambang menjelaskan, turunnya jumlah anggota karena banyaknya proyek pemerintah yang melalui skema penugasan. Proyek-proyek itu kebanyakan bernilai besar sehingga diambil oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Diambil BUMN rata-rata pelabuhan besar memang, porsi beton, pancang besar, peralatan yang besar sehingga terlibat tidak padat karya," katanya. Bukan hanya itu, dia mengatakan, pemanfaatan dana desa juga turut memangkas jumlah anggota. Sebab, dana desa dikelola oleh daerah dan proyeknya tidak terkontrak. "Dana desa tidak dikontrakan tapi dikelola desa. Sementara APBD kurang, APBN kurang. Yang ada proyek-proyek besar, dam, tol, yang besar, pelabuhan besar oleh BUMN," terangnya. Menurut Bambang, 95% anggota Gapensi merupakan kontraktor skala kecil. Lalu, sebanyak 3% skala menengah dan 2% skala besar. "Akibatnya kontraktor kalau yang nggak dapat kerjaan, nggak register kembali. Itu yang menyebabkan anggota turun drastis. Mudah-mudahan 2019 porsi kecil agak meningkat, berarti anggota bergairah," ujarnya. (zlf/zlf)

    Baca Selengkapnya
  • img news
    Mudik Lancar, Pengusaha Minta Jokowi Tak Kendor Bangun Infrastruktur

    Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menilai pembangunan infrastruktur semakin penting dikebut ke depan. Gapensi menilai mudik Lebaran tahun ini merupakan yang terlancar. "Jakarta ke Surabaya, sekarang bisa ditempuh di bawah 10 jam. Jakarta ke Situbondo bahkan ditempuh hanya 14 jam. Padahal dulunya bisa 20 jam. Begitu juga dengan Jakarta Palembang. Sebab ruas tol terpanjang Bakauheni-Palembang, Jakarta-Palembang ditempuh hanya 8 jam," ujar Sekjen Gapensi H.Andi Rukman Karumpa dalam keterangan tertulis, Jumat (7/6/2019). Andi mengatakan, perbaikan infrastruktur tak hanya membuat mudik menjadi lancar, namun juga berdampak pada penurunan secara drastis angka kecelakaan lalu lintas darat. Dia menjelaskan menjelang Lebaran, angka kecelakaan tercatat mengalami penurunan sampai 80% dibanding tahun lalu. Sementara jumlah korban meninggal turun 50%. Sebab itu, Andi meminta Jokowi kembali mengebut pembangunan infrastruktur. "Kita minta beliau jangan kendor. Kebut lagi. Infrastruktur merupakan kebutuhan masa depan bangsa. Daya saing bangsa ditentukan oleh infrastruktur. Walaupun dalam periode berikut beliau akan fokus ke SDM (Sumber Daya Manusia)," ujar Andi. Mengutip rilis lembaga riset berbasis di Swiss, IMD World Competitiveness Center, dunia luar sudah mulai mengakui perkembangan dan kemajuan infrastruktur Indonesia. "Daya saing Indonesia 2019 melesat 11 peringkat ke atas tahun ini. Indonesia kini bertengger di urutan ke-32. Sebelumnya, tahun 2018 berada di peringkat ke-43. Ini adalah lompatan daya saing tertinggi sejak republik ini berdiri," ucap dia. Sebagaimana diketahui, laju peringkat daya saing Indonesia merupakan yang tertinggi kedua dunia. Melesat 11 peringkat, Indonesia hanya terkalahkan oleh Arab Saudi, naik 13 tingkat. "Daya saing Indonesia sekarang bersaing ketat dengan dua negara maju Prancis dan Jepang," tutur Andi.

    Baca Selengkapnya