Pengusaha Tunggu Aturan BUMN Dilarang Garap Proyek di Bawah Rp 100 M

Jumat, 30 Agustus 2019 00:00

Jakarta - Pemerintah telah mengimbau agar proyek infrastruktur dengan nilai Rp 100 miliar ke bawah tidak boleh dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun imbauan ini diharapkan ditetapkan menjadi aturan agar menjamin tak ada proyek di bawah Rp 100 miliar yang dikerjakan BUMN. Hal ini telah diterapkan untuk proyek dengan nilai di bawah Rp 50 miliar, yang diatur lewat Peraturan Menteri PUPR. Adanya payung hukum berupa Peraturan Menteri telah memastikan tak ada lagi proyek di bawah Rp 50 miliar yang dikerjakan oleh BUMN. "Itu memang pada waktu Munasus di Lampung, Gapensi sudah tanda tangan MoU dengan Menteri PU, sehingga disepakatilah bahwa yang namanya paket di bawah Rp 50 miliar tidak boleh dikerjakan BUMN. Dan itu sudah berjalan. Itu pun sudah ada Permennya. Dan alhamdulillah sampai dengan detik ini, BUMN tidak masuk ke situ (proyek dengan nilai di bawah Rp 50 miliar)," kata Ketua Umum BPP Gapensi Iskandar Z. Hartawi ditemui di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018). "Tapi permintaan kami, dari Rp 50 miliar menjadi Rp 100 miliar itu belum terkabul. Itu sebenarnya sudah disetujui oleh Bapak Presiden waktu itu. Tapi mereka kan masih mencari payung hukumnya. Jadi makanya sementara ini Bapak Menteri PU baru memberikan imbauan," sambung Iskandar. Iskandar mengatakan saat ini masih ada BUMN yang menggarap proyek pemerintah dengan nilai di bawah Rp 100 miliar, meski telah ada imbauan dari pemerintah. Hal ini kata dia biasa terjadi di daerah. "Masih. BUMN yang di pusat memang enggak. Tapi yang di daerahnya yang nakal," ujarnya. Baca juga: Kontraktor Lokal Ingin Bisa Jadi Investor Proyek Pemerintah Iskandar meyakini, adanya pembatasan kepada BUMN untuk tidak menggarap proyek di bawah Rp 100 miliar akan memberikan peluang pemerataan ekonomi lebih banyak lagi, terutama di daerah. Jika aturan ini bisa diterapkan, setidaknya rasio pengusaha konstruksi nasional untuk menggarap proyek-proyek pemerintah setidaknya bisa meningkat ke angka 25%. "Artinya dulu Rp 50 miliar, sekarang jadi Rp 100 miliar, pengusaha-pengusaha daerah itu kan jadi punya kesempatan lebih untuk profesional. Dia lebih merasa ada kesempatan untuk lebih maju lagi," tutur Iskandar. "Kami sangat siap kalau diberi kesempatan untuk itu. BUMN di daerah itu cuma bawa kertas doang. Dia karena menang manajemen. Tapi alatnya tetap pakai alat daerah. Saya asli Lampung, BUMN yang masuk Lampung enggak ada yang bawa alat, pakai alat orang daerah juga. Artinya pengusaha daerah juga siap untuk kerja," tutupnya. (eds/hns)

Baca Selengkapnya

Pengusaha Konstruksi RI Kumpul Bahas Percepatan Infrastruktur

Jumat, 30 Agustus 2019 00:00

Jakarta - Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) hari ini melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari 34 Badan Pengurus Daerah (BPD). Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P Roeslani dan Ketua Umum BPP Gapensi Iskandar Z. Hartawi, serta dibuka oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, menggantikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang sebelumnya dijadwalkan hadir. Rapimnas sebelumnya dibuka oleh laporan dari Sekjen Badan Pengurus Pusat Gapensi, Andi Rukman Karumpa. Dalam laporannya, Andi mengungkapkan bahwa Rapimnas Gapensi hari ini seharusnya dihadiri langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Namun, karena ada tugas mendampingi Presiden Joko Widodo ke Pekalongan, Rapimnas ini akhirnya hanya diwakili oleh Dirjen Bina Konstruksi mewakili pemerintah. "Jadwal Rapimnas hari ini ditentukan langsung oleh Menteri PUPR dan berjanji akan membawa langsung empat dirjennya. Namun karena harus mendampingi Bapak Presiden ke Pekalongan, dan Dirjen SDA dan Bina Marga sudah menunggu di Jawa Barat," ucapnya di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018). Adapun Rapimnas tahun ini mengusung tema peran Gapensi dalam percepatan Nawacita infrastruktur, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2017 yang profesional dan berintegritas. Infrastruktur diketahui menjadi cara pemerintah dalam memangkas biaya logistik di Indonesia dan peningkatan konektivitas, dalam rangka meningkatkan daya saing. Infrastruktur berupa jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, waduk, sarana irigasi menjadi urat nadi perekonomian. Hal ini diyakini bisa meningkatkan produktivitas perekonomian Indonesia. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, Iskandar Z Hartawi mengatakan, rantai pasok menjadi salah satu perhatian dalam melakukan percepatan konstruksi. Industri konstruksi yang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berkembang pesat memerlukan penguatan rantai pasok untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. "Tujuan adanya pengaturan rantai pasok sumber daya konstruksi agar tercipta produk konstruksi yang berkualitas, tercipta keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan, dan tercipta integrasi nilai tambah," ucapnya. (eds/dna)

Baca Selengkapnya

Bertemu JK, Gapensi Ingin Lebih Dilibatkan dalam Proyek Pemerintah

Jumat, 30 Agustus 2019 00:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia ( Gapensi) meminta kontraktor swasta lebih banyak dilibatkan dalam proyek infrastruktur pemerintah. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Badan Pimpinan Pusat Gapensi, Andi Rukman Karumpa usai bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. "147 ribu anggota Gapensi saat ini masih menanti Nawacita pembangunan infrastruktur, masih banyak yang belum kebagian (proyek)," ujar Andi di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (28/5/2018). Andi menyontohkan, dari 16 proyek pemerintah dengan nilai pembiayaan hampir Rp 6.000 triliun mayoritas dikerjakan kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "16 proyek itu kan gede-gede semua, dan itu semua dikerjakan oleh BUMN, cuma kan penugasan semua," kata Andi. Bahkan, kata Andi, dari 147 ribu anggota Gapensi, hanya 1 persen yang dilibatkan dalam proyek-proyek pemerintah. "147 ribu pelaku kontruksi (swasta) ada pada posisi 1 persen saja. 1 persen loh pengusaha besar (swasta)," kata dia. Padahal, kata Andi, soal kemampuan mengerjakan suatu proyek, kontraktor swasta juga tak kalah dengan kontraktor plat merah. "Bisa dong, kita juga mampu, kenapa enggak. Cuman memang kualifikasi untuk kelas itu kan didominasi BUMN, itu yang kepengin kita ubah dalam pangsa pasar itu," ujar dia.

Baca Selengkapnya
Laporan Utama
  • Bertemu JK, Gapensi Ingin Lebih Dilibatkan dalam Proyek Pemerintah

    JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia ( Gapensi) meminta kontraktor swasta lebih banyak dilibatkan dalam proyek infrastruktur pemerintah. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Badan Pimpinan Pusat Gapensi, Andi Rukman Karumpa usai bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. "147 ribu anggota Gapensi saat ini masih menanti Nawacita pembangunan infrastruktur, masih banyak yang belum kebagian (proyek)," ujar Andi di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (28/5/2018). Andi menyontohkan, dari 16 proyek pemerintah dengan nilai pembiayaan hampir Rp 6.000 triliun mayoritas dikerjakan kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "16 proyek itu kan gede-gede semua, dan itu semua dikerjakan oleh BUMN, cuma kan penugasan semua," kata Andi. Bahkan, kata Andi, dari 147 ribu anggota Gapensi, hanya 1 persen yang dilibatkan dalam proyek-proyek pemerintah. "147 ribu pelaku kontruksi (swasta) ada pada posisi 1 persen saja. 1 persen loh pengusaha besar (swasta)," kata dia. Padahal, kata Andi, soal kemampuan mengerjakan suatu proyek, kontraktor swasta juga tak kalah dengan kontraktor plat merah. "Bisa dong, kita juga mampu, kenapa enggak. Cuman memang kualifikasi untuk kelas itu kan didominasi BUMN, itu yang kepengin kita ubah dalam pangsa pasar itu," ujar dia.

    Baca Selengkapnya
  • Pengusaha Sebut BUMN Pelit Bagi-Bagi Proyek

    Jakarta - Gencarnya pembangunan infrastruktur di berbagai kawasan di Indonesia sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap kurang melibatkan kontraktor swasta terutama kontraktor lokal berskala kecil. Seluruh kontrak konstruksi yang dikerjakan oleh BUMN hanya dilakukan oleh BUMN itu sendiri bersama anak-anak usahanya. "Mereka (BUMN) mengoptimalkan grup mereka, semua mereka kerjakan sendiri," kata Wakil Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Errika Ferdinata kepada detikFinance, Jumat (9/3/2018). Ia menyebut, hal itu justru menimbulkan banyak kerugian. Pertama, bagi BUMN itu sendiri, beban konstruksi yang berlebihan membuat mereka keteteran. Bagaimana tidak, para BUMN banyak melakukan pekerjaan konstruksi. Padahal, jumlah tenaga kerja dan ketersediaan alat berat pendukung konstruksi tentu ada batasnya. Begitu batas itu terlewati, maka BUMN yang bersangkutan tak akan maksimal mengerjakan proyek konstruksi yang dikerjakan. Hal itu tercermin dari maraknya kecelakaan konstruksi yang terjadi belakangan ini. "Jadi yang ditunjuk itu (BUMN yang ditugaskan bangun infrastruktur) overload, kebanyakan proyek. Jadi keteteran dan sampai-sampai nggak ada backup," tegas dia. (dna/dna)

    Baca Selengkapnya
  • Puluhan Ribu Kontraktor RI Gulung Tikar karena Tak Kebagian Proyek

    Jakarta - Jumlah kontraktor swasta nasional tergabung Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mengalami penyusutan tajam. Saat ini, jumlah anggota sekitar 35 ribu, padahal sebelumnya di kisaran 70 ribu-hingga 80 ribu anggota. "Kisarannya 35 ribuan sekarang, dulu kisaran 70-80 ribu. Jadi memang turunnya drastis," kata Wakil Ketua Umum III Bambang Rahmadi saat dihubungi detikFinance, Senin (7/1/2019). Bambang menjelaskan, turunnya jumlah anggota karena banyaknya proyek pemerintah yang melalui skema penugasan. Proyek-proyek itu kebanyakan bernilai besar sehingga diambil oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Diambil BUMN rata-rata pelabuhan besar memang, porsi beton, pancang besar, peralatan yang besar sehingga terlibat tidak padat karya," katanya. Bukan hanya itu, dia mengatakan, pemanfaatan dana desa juga turut memangkas jumlah anggota. Sebab, dana desa dikelola oleh daerah dan proyeknya tidak terkontrak. "Dana desa tidak dikontrakan tapi dikelola desa. Sementara APBD kurang, APBN kurang. Yang ada proyek-proyek besar, dam, tol, yang besar, pelabuhan besar oleh BUMN," terangnya. Menurut Bambang, 95% anggota Gapensi merupakan kontraktor skala kecil. Lalu, sebanyak 3% skala menengah dan 2% skala besar. "Akibatnya kontraktor kalau yang nggak dapat kerjaan, nggak register kembali. Itu yang menyebabkan anggota turun drastis. Mudah-mudahan 2019 porsi kecil agak meningkat, berarti anggota bergairah," ujarnya. (zlf/zlf)

    Baca Selengkapnya
Topik Terhangat
Pengusaha Tunggu Aturan BUMN Dilarang Garap Proyek di Bawah Rp 100 M

Jakarta - Pemerintah telah mengimbau agar proyek infrastruktur dengan nilai Rp 100 miliar ke bawah tidak boleh dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun imbauan ini diharapkan ditetapkan menjadi aturan agar menjamin tak ada proyek di bawah Rp 100 miliar yang dikerjakan BUMN. Hal ini telah diterapkan untuk proyek dengan nilai di bawah Rp 50 miliar, yang diatur lewat Peraturan Menteri PUPR. Adanya payung hukum berupa Peraturan Menteri telah memastikan tak ada lagi proyek di bawah Rp 50 miliar yang dikerjakan oleh BUMN. "Itu memang pada waktu Munasus di Lampung, Gapensi sudah tanda tangan MoU dengan Menteri PU, sehingga disepakatilah bahwa yang namanya paket di bawah Rp 50 miliar tidak boleh dikerjakan BUMN. Dan itu sudah berjalan. Itu pun sudah ada Permennya. Dan alhamdulillah sampai dengan detik ini, BUMN tidak masuk ke situ (proyek dengan nilai di bawah Rp 50 miliar)," kata Ketua Umum BPP Gapensi Iskandar Z. Hartawi ditemui di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018). "Tapi permintaan kami, dari Rp 50 miliar menjadi Rp 100 miliar itu belum terkabul. Itu sebenarnya sudah disetujui oleh Bapak Presiden waktu itu. Tapi mereka kan masih mencari payung hukumnya. Jadi makanya sementara ini Bapak Menteri PU baru memberikan imbauan," sambung Iskandar. Iskandar mengatakan saat ini masih ada BUMN yang menggarap proyek pemerintah dengan nilai di bawah Rp 100 miliar, meski telah ada imbauan dari pemerintah. Hal ini kata dia biasa terjadi di daerah. "Masih. BUMN yang di pusat memang enggak. Tapi yang di daerahnya yang nakal," ujarnya. Baca juga: Kontraktor Lokal Ingin Bisa Jadi Investor Proyek Pemerintah Iskandar meyakini, adanya pembatasan kepada BUMN untuk tidak menggarap proyek di bawah Rp 100 miliar akan memberikan peluang pemerataan ekonomi lebih banyak lagi, terutama di daerah. Jika aturan ini bisa diterapkan, setidaknya rasio pengusaha konstruksi nasional untuk menggarap proyek-proyek pemerintah setidaknya bisa meningkat ke angka 25%. "Artinya dulu Rp 50 miliar, sekarang jadi Rp 100 miliar, pengusaha-pengusaha daerah itu kan jadi punya kesempatan lebih untuk profesional. Dia lebih merasa ada kesempatan untuk lebih maju lagi," tutur Iskandar. "Kami sangat siap kalau diberi kesempatan untuk itu. BUMN di daerah itu cuma bawa kertas doang. Dia karena menang manajemen. Tapi alatnya tetap pakai alat daerah. Saya asli Lampung, BUMN yang masuk Lampung enggak ada yang bawa alat, pakai alat orang daerah juga. Artinya pengusaha daerah juga siap untuk kerja," tutupnya. (eds/hns)

Baca Selengkapnya