Tentang Gapensi
GAPENSI adalah Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional, didirikan di Tretes Provinsi Jawa Timur pada tanggal 8 Januari 1959, merupakna Asosisasi Jasa Konstruksi tertua dan terbesar di Indonesia. GAPENSI juga adalah Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan merupakan Anggota Kelompok Unsur Perusahaan Jasa Konstruksi pada Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau LPJKN yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomer 18 Tahun 1999. Saat ini anggota GAPENSI sebanyak 42.102 perusahaan kontraktor,terdiri dari golongan kecil, menengah dan besar yang terbesar di seluruh Indonesia di 34 Provinsi dan 473 Kabupaten/Kota. Sebagai Asosiasi Jasa konstrusi, GAPENSI menyelenggarakan Program-program pendidikan dan pelatihan bagi anggota serta memberikan berbagai informasi terkini tentang produk, teknologi konstruksi dan peluang pasar untuk anggotanya.GAPENSI telah menerima KADIN AWARD "NUGRAHA ADHIKA" sebagai Asosiasi Peringkat Terbaik 1 Anggota Luar Biasa KADIN Indonesia. Pemilihan Badan Pimpian Pusat GAPENSI dilakukan melalui MUNAS yang dilakukan setiap 5 Tehun sekali sesuai ketentuan yang di lakukan dalam Anggota dasar dan Anggota Rumah Tangga GAPENSI.
Baca Selengkapnya
Berita Gapensi Pusat

Bertemu JK, Gapensi Ingin Lebih Dilibatkan dalam Proyek Pemerintah

Jumat, 30 Agustus 2019 00:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia ( Gapensi) meminta kontraktor swasta lebih banyak dilibatkan dalam proyek infrastruktur pemerintah. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Badan Pimpinan Pusat Gapensi, Andi Rukman Karumpa usai bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. "147 ribu anggota Gapensi saat ini masih menanti Nawacita pembangunan infrastruktur, masih banyak yang belum kebagian (proyek)," ujar Andi di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (28/5/2018). Andi menyontohkan, dari 16 proyek pemerintah dengan nilai pembiayaan hampir Rp 6.000 triliun mayoritas dikerjakan kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "16 proyek itu kan gede-gede semua, dan itu semua dikerjakan oleh BUMN, cuma kan penugasan semua," kata Andi. Bahkan, kata Andi, dari 147 ribu anggota Gapensi, hanya 1 persen yang dilibatkan dalam proyek-proyek pemerintah. "147 ribu pelaku kontruksi (swasta) ada pada posisi 1 persen saja. 1 persen loh pengusaha besar (swasta)," kata dia. Padahal, kata Andi, soal kemampuan mengerjakan suatu proyek, kontraktor swasta juga tak kalah dengan kontraktor plat merah. "Bisa dong, kita juga mampu, kenapa enggak. Cuman memang kualifikasi untuk kelas itu kan didominasi BUMN, itu yang kepengin kita ubah dalam pangsa pasar itu," ujar dia.

Baca Selengkapnya

Bagaimana Agar Swasta Bisa Terlibat di Infrastruktur Jokowi?

Jumat, 30 Agustus 2019 00:00

Jakarta - Sejak awal menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo (Jokowi) terlihat konsisten dengan janjinya yang ingin fokus membangun infrastruktur terutama di luar Pulau Jawa. Hasilnya pun sudah mulai bisa dirasakan, cukup banyak infrastruktur khususnya jalan tol yang sudah bisa dinikmati. Namun kondisi berbeda dirasakan para kontraktor lokal, mereka hanya bisa gigit jari melihat gencarnya pembangunan infrastruktur. Pasalnya berbagai pengerjaan pembangunan infrastruktur skala nasional sudah ditunjuk langsung penugasannya hanya untuk perusahaan BUMN. Wakil Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Errika Ferdinata menjelaskan, meski penunjukan pengerjaan proyek diserahkan ke BUMN namun BUMN bisa berkolaborasi dengan swasta. Beberapa hal bisa dilakukan swasta dalam membantu pengerjaan proyek yang digarap BUMN salah satunya yaitu tahap persiapan pembangunan proyek konstruksi. "Jadi pembangunan proyek pemerintah ini konsepnya penunjukan. Ya sekarang penunjukan BUMN, gimana swasta bisa berperan? Harusnya oke lah BUMN yang kerja tapi dia menggandeng swasta untuk kolaborasi, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, yang gampang misalnya pekerjaan persiapan konstruksi, yang swasta bisa masuk," jelas dia kepada detikFinance, Jumat (9/3/2018). Sebagai informasi pekerjaan persiapan proyek konstruksi meliputi pembebasan lahan yang akan dibangun, pembongkaran rumah, pohon sampai pengolahan tanah agar padat ketika dibangun. Baca juga: Penampakan MRT Jakarta yang Ditarget Operasi Maret 2019 Beberapa sistem pekerjaan kata Errika sebenarnya bisa dikolaborasikan oleh BUMN kepada swasta. Jangan sampai proyek pengerjaan yang ditugaskan menjadi tidak tertangani, alias keteteran. "Belum ada koordinasi belum ada ajakan dari BUMN. Kami kan disini gabungan yang kontraktor kecil dan memengah nah bagaimana kita ikut merasakan proyek pembangunan infrastruktur saat ini yang sedang booming. Memang aksesnya kan BUMN tapi swasta diajak. Banyak ya yang bisa dikerjakan swasta misal nih BUMN bisa mengajak, yang bisa masuk swasta silahkan apply. Misalnya pekerjaan pasang pagar kan itu banyak," jelas dia. (dna/dna)

Baca Selengkapnya

Gapensi Sebut Anggaran K3 Proyek Konstruksi Minim

Jumat, 30 Agustus 2019 00:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Kecelakaan kerja pada proyek konstruksi yang terjadi beberapa waktu terakhir, ditengarai lantaran penyedia jasa konstruksi kurang menerapkan prosedur operasional standar (SOP), khususnya kesehatan dan keselamatan kerja ( K3). Wakil Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Suaib Didu mengatakan, selama ini penyedia jasa konstruksi kerap mengajukan anggaran K3 setiap kali mengikuti tender sebuah proyek. Namun sering kali, justru anggaran yang disetujui minim. Bahkan, sebut dia, tak jarang ada proyek yang tidak menganggarkan dana K3. "Di setiap tender, sudah susah dapatkan proyek, anggaran untuk k3 itu kecil banget, malah hampir enggak ada. Tapi kalau di Gapensi, kami tetap lakukan penawaran untuk K3 nya," kata Suaib dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (25/1/2018). Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin menampik pernyataan Suaib. Ia menegaskan, bila di dalam setiap proyek konstruksi pasti ada anggaran untuk K3. "Harus ada, karena mereka juga yang membuat rencana K3 tadinkan. Bahkan ditandatangani bersama K3 pelaksanaan tadi," kata Syarif. Meski demikian, Syarif enggan menyebutkan berapa besarnya komposisi anggaran K3 di dalam sebuah proyek. Hanya, ia memastikan, anggaran tersebut tidak minim. "Sebenarnya tidak minim mereka di dalam merencakan kontrak itu sudah K3 dan itu ditempatken di biaya umum jadi sebenernya ada anggaran gitu," tuntasnya.

Baca Selengkapnya
Dokumentasi Foto
Dokumentasi Video
Pengumuman Terbaru

Priyanto Munir

Suka & Duka
Sifat Pengumuman : rtet
test

Seminar gapensi Mendatangtest

Peraturan
Sifat Pengumuman : Terbuka
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Statistik Anggota Gapensi
Total Keseluruhan Daerah : 
25891 Anggota
B1
366
B2
171
K1
14478
K2
3053
K3
3896
M1
2675
M2
1252