Tentang Gapensi
GAPENSI adalah Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional, didirikan di Tretes Provinsi Jawa Timur pada tanggal 8 Januari 1959, merupakna Asosisasi Jasa Konstruksi tertua dan terbesar di Indonesia. GAPENSI juga adalah Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan merupakan Anggota Kelompok Unsur Perusahaan Jasa Konstruksi pada Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau LPJKN yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomer 18 Tahun 1999. Saat ini anggota GAPENSI sebanyak 42.102 perusahaan kontraktor,terdiri dari golongan kecil, menengah dan besar yang terbesar di seluruh Indonesia di 34 Provinsi dan 473 Kabupaten/Kota. Sebagai Asosiasi Jasa konstrusi, GAPENSI menyelenggarakan Program-program pendidikan dan pelatihan bagi anggota serta memberikan berbagai informasi terkini tentang produk, teknologi konstruksi dan peluang pasar untuk anggotanya.GAPENSI telah menerima KADIN AWARD "NUGRAHA ADHIKA" sebagai Asosiasi Peringkat Terbaik 1 Anggota Luar Biasa KADIN Indonesia. Pemilihan Badan Pimpian Pusat GAPENSI dilakukan melalui MUNAS yang dilakukan setiap 5 Tehun sekali sesuai ketentuan yang di lakukan dalam Anggota dasar dan Anggota Rumah Tangga GAPENSI.
Baca Selengkapnya
Berita Gapensi Pusat

Pengusaha Tunggu Aturan BUMN Dilarang Garap Proyek di Bawah Rp 100 M

Jumat, 30 Agustus 2019 00:00

Jakarta - Pemerintah telah mengimbau agar proyek infrastruktur dengan nilai Rp 100 miliar ke bawah tidak boleh dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun imbauan ini diharapkan ditetapkan menjadi aturan agar menjamin tak ada proyek di bawah Rp 100 miliar yang dikerjakan BUMN. Hal ini telah diterapkan untuk proyek dengan nilai di bawah Rp 50 miliar, yang diatur lewat Peraturan Menteri PUPR. Adanya payung hukum berupa Peraturan Menteri telah memastikan tak ada lagi proyek di bawah Rp 50 miliar yang dikerjakan oleh BUMN. "Itu memang pada waktu Munasus di Lampung, Gapensi sudah tanda tangan MoU dengan Menteri PU, sehingga disepakatilah bahwa yang namanya paket di bawah Rp 50 miliar tidak boleh dikerjakan BUMN. Dan itu sudah berjalan. Itu pun sudah ada Permennya. Dan alhamdulillah sampai dengan detik ini, BUMN tidak masuk ke situ (proyek dengan nilai di bawah Rp 50 miliar)," kata Ketua Umum BPP Gapensi Iskandar Z. Hartawi ditemui di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018). "Tapi permintaan kami, dari Rp 50 miliar menjadi Rp 100 miliar itu belum terkabul. Itu sebenarnya sudah disetujui oleh Bapak Presiden waktu itu. Tapi mereka kan masih mencari payung hukumnya. Jadi makanya sementara ini Bapak Menteri PU baru memberikan imbauan," sambung Iskandar. Iskandar mengatakan saat ini masih ada BUMN yang menggarap proyek pemerintah dengan nilai di bawah Rp 100 miliar, meski telah ada imbauan dari pemerintah. Hal ini kata dia biasa terjadi di daerah. "Masih. BUMN yang di pusat memang enggak. Tapi yang di daerahnya yang nakal," ujarnya. Baca juga: Kontraktor Lokal Ingin Bisa Jadi Investor Proyek Pemerintah Iskandar meyakini, adanya pembatasan kepada BUMN untuk tidak menggarap proyek di bawah Rp 100 miliar akan memberikan peluang pemerataan ekonomi lebih banyak lagi, terutama di daerah. Jika aturan ini bisa diterapkan, setidaknya rasio pengusaha konstruksi nasional untuk menggarap proyek-proyek pemerintah setidaknya bisa meningkat ke angka 25%. "Artinya dulu Rp 50 miliar, sekarang jadi Rp 100 miliar, pengusaha-pengusaha daerah itu kan jadi punya kesempatan lebih untuk profesional. Dia lebih merasa ada kesempatan untuk lebih maju lagi," tutur Iskandar. "Kami sangat siap kalau diberi kesempatan untuk itu. BUMN di daerah itu cuma bawa kertas doang. Dia karena menang manajemen. Tapi alatnya tetap pakai alat daerah. Saya asli Lampung, BUMN yang masuk Lampung enggak ada yang bawa alat, pakai alat orang daerah juga. Artinya pengusaha daerah juga siap untuk kerja," tutupnya. (eds/hns)

Baca Selengkapnya

Pengusaha Konstruksi RI Kumpul Bahas Percepatan Infrastruktur

Jumat, 30 Agustus 2019 00:00

Jakarta - Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) hari ini melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari 34 Badan Pengurus Daerah (BPD). Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P Roeslani dan Ketua Umum BPP Gapensi Iskandar Z. Hartawi, serta dibuka oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, menggantikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang sebelumnya dijadwalkan hadir. Rapimnas sebelumnya dibuka oleh laporan dari Sekjen Badan Pengurus Pusat Gapensi, Andi Rukman Karumpa. Dalam laporannya, Andi mengungkapkan bahwa Rapimnas Gapensi hari ini seharusnya dihadiri langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Namun, karena ada tugas mendampingi Presiden Joko Widodo ke Pekalongan, Rapimnas ini akhirnya hanya diwakili oleh Dirjen Bina Konstruksi mewakili pemerintah. "Jadwal Rapimnas hari ini ditentukan langsung oleh Menteri PUPR dan berjanji akan membawa langsung empat dirjennya. Namun karena harus mendampingi Bapak Presiden ke Pekalongan, dan Dirjen SDA dan Bina Marga sudah menunggu di Jawa Barat," ucapnya di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018). Adapun Rapimnas tahun ini mengusung tema peran Gapensi dalam percepatan Nawacita infrastruktur, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2017 yang profesional dan berintegritas. Infrastruktur diketahui menjadi cara pemerintah dalam memangkas biaya logistik di Indonesia dan peningkatan konektivitas, dalam rangka meningkatkan daya saing. Infrastruktur berupa jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, waduk, sarana irigasi menjadi urat nadi perekonomian. Hal ini diyakini bisa meningkatkan produktivitas perekonomian Indonesia. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, Iskandar Z Hartawi mengatakan, rantai pasok menjadi salah satu perhatian dalam melakukan percepatan konstruksi. Industri konstruksi yang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berkembang pesat memerlukan penguatan rantai pasok untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. "Tujuan adanya pengaturan rantai pasok sumber daya konstruksi agar tercipta produk konstruksi yang berkualitas, tercipta keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan, dan tercipta integrasi nilai tambah," ucapnya. (eds/dna)

Baca Selengkapnya

Bertemu JK, Gapensi Ingin Lebih Dilibatkan dalam Proyek Pemerintah

Jumat, 30 Agustus 2019 00:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia ( Gapensi) meminta kontraktor swasta lebih banyak dilibatkan dalam proyek infrastruktur pemerintah. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Badan Pimpinan Pusat Gapensi, Andi Rukman Karumpa usai bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. "147 ribu anggota Gapensi saat ini masih menanti Nawacita pembangunan infrastruktur, masih banyak yang belum kebagian (proyek)," ujar Andi di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (28/5/2018). Andi menyontohkan, dari 16 proyek pemerintah dengan nilai pembiayaan hampir Rp 6.000 triliun mayoritas dikerjakan kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "16 proyek itu kan gede-gede semua, dan itu semua dikerjakan oleh BUMN, cuma kan penugasan semua," kata Andi. Bahkan, kata Andi, dari 147 ribu anggota Gapensi, hanya 1 persen yang dilibatkan dalam proyek-proyek pemerintah. "147 ribu pelaku kontruksi (swasta) ada pada posisi 1 persen saja. 1 persen loh pengusaha besar (swasta)," kata dia. Padahal, kata Andi, soal kemampuan mengerjakan suatu proyek, kontraktor swasta juga tak kalah dengan kontraktor plat merah. "Bisa dong, kita juga mampu, kenapa enggak. Cuman memang kualifikasi untuk kelas itu kan didominasi BUMN, itu yang kepengin kita ubah dalam pangsa pasar itu," ujar dia.

Baca Selengkapnya